Dugaan Korupsi Bimtek Kades Mukomuko Tahun 2016 : Ada Oknum ASN Pengumpul Setoran dan Ada juga Calo SPJ

0
1082

BengkuluKito.Com,- Sejak Adanya dukungan kepada Kapolda Bengkulu atas pengusutan Dana Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) kepala desa se-kabupaten Mukomuko tahun 2016 yang diatur melalui Peraturan Bupati Mukomuko untuk dianggarkan didalam APBDes membuat mantan kepala desa yang saat itu membuka kronologis perjalanan BIMTEK tersebut.

Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Penarik yang namanya minta dirahasiakan, menceritakan proses awal mula persiapan BIMTEK Tahun 2016 terlebih dahulu ada pertemuan yang diprakarsai Pengurus APDESI Kabupaten Mukomuko untuk mensosialisasikan pentingnya peningkatan sumber daya aparatur desa.

“Pada awalnya saya sebenarnya menolak menganggarkan dan tidak mau berangkat, alasan saya karena masa jabatan saya beberapa bulan lagi akan habis waktu itu, namun karena peraturan bupati mengamanahkan untuk dianggarkan, maka saya dan 3 perangkat desa terpaksa ikut” ujar mantan kepala desa yang meminta tidak disebutkan namanya.

Ditambahkan mantan Kades 2 Periode ini, untuk biaya Bimtek dianggarkan Rp.30 juta untuk 4 orang dengan rincian Tiket Pesawat Rp.1,3juta, Uang Saku Rp.1,7juta dan Akomodasi, Bimbingan, wisata sebesar Rp.4,5juta.

“Bendahara desa menyetor ke ketua forum kecamatan APDESI atas perintah dari ketua APDESI Kabupaten. khusus untuk desa-desa di kecamatan Penarik kami kumpulkan dana kepada pak basri kebetulan dia ketua forum kades /Apdesi Kecamatan sebesar Rp.30juta untuk 4 orang (kades, sekdes, bedahara, ketua BPD)” urainya.

Baca Juga : Ikatan Pemuda Kabupaten Mukomuko Dukung Kapolda Usut Dana Bimtek Kades Mukomuko Tahun 2016

ditambahkannya, dari setoran tersebut pegangan sementara kami dari pihak desa adalah Kwitansi penerimaan uang dari HP (salah satu oknum ASN), Sedangkan untuk SPJ BIMTEK telah disiapkan oleh seseorang yang mengkoordinir di staff DPMD Kabupaten Mukomuko.

Wartawan BengkuluKito.Com berusaha mengkonfirmasi kepada Mantan Kepala Desa Sukamaju Basri (Koordinator Apdesi Kecamatan Penarik), dari keterangan mantan kades ini dibenarkan oleh Basri.

Basri menyampaikan diawal-awal ada banyak lembaga yang menawarkan program Bimtek, bahkan sampai menawarkan Bimtek dilakukan di desa-desa yang sukses di wilayah pulau jawa seperti Solo, Bojonegoro, bandung kepada para kepala desa.

Namun saat itu, Basri menyampaikan belum ada desa yang menerima tawaran-tawaran tersebut, lalu sampailah ada tawaran dari APDESI sebagai penyelenggara dan pelaksana BIMTEK. Apalagi pengurus Apdesi juga sebagai pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko.

“Semuanya memang begitu dan saya sudah sampaikan pada pemeriksaan penyidik Tipikor Polda Bengkulu, saya juga sudah sampaikan kepada BPKP, sudah sering saya diperiksa baik di mukomuko maupun ke bengkulu” ujar Basri melalui sambungan telpon.

Dijelaskan oleh Basri, bahwa yang menyuruh anggarkan ya Pengurus Apdesi, karena pada dasarnya kades ini nggak tau bimtek kemana, ternyata kerjasama dengan Apdesi. waktu itu rencananya ke bandung atau solo. Lalu Apdesi telah mutuskan bimtek di dilaksanakan di LAN Jakarta.

“Sejak dianggarkan dana BIMTEK dan ditentukan di LAN Jakarta, maka saya sebagai ketua Apdesi Kecamatan Penarik ditunjuk dan diberikan tugas dari ketua Apdesi Kabupaten Mukomuko pak Tabrani untuk mengkoordinir setoran dana BIMTEK Kades Tahun 2016 dari para kades diwilayah kecamatan penarik” terang Basri secara gamblang.

Baca Juga : Terkait Pengusutan Dana Bimtek Kades Kabupaten Mukomuko, Tokoh Mukomuko Buka Suara

Setelah dana setoran bimtek terkumpul oleh Basri, lalu Basri berencana menyerahkan kepada Ketua Apdesi, ketika bertemu ketua Apdesi Kabupaten Mukomuko malah diarahkan untuk bertemu HP.

“Pada saat saya ketemu Ketua Apdesi Kabupaten Mukomuko, pak Tabrani mengarahkan agar saya menemui HP untuk menyetorkan dana tahap pertama yang terkumpul sebesar Rp.174 juta, terus seminggu kemudian dana setoran terkumpul kembali dan saat itu HP datang kerumah saya, dan saya menyetorkanRp.226juta” ungkap Mantan Kades Sukamaju Basri.

Ketika ditanyakan apakah HP itu bendahara Apdesi atau Pengurus Apdesi ? Basri menyampaikan dia tidak tahu sebagai apa di Apdesi atau di panitia pelaksana, namun karena diperintahkan Ketua Apdesi Kabupaten Mukomuko untuk disetorkan kepada HP maka saya menyetorkan kepada HP (pejabat Kabag Umum saat itu)

Basri Menambahkan, Namun setelah acara Bimtek dan kami kembali ke masing-masing desa, Kami membuat Pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebesar Rp.30 juta tersebut, dan yang menyiapkan semua SPJ tersebut adalah pak MK (honorer di DPMD-red).

“Karena pak MK yang menyiapkan semua SPJ, maka pada bulan Januari 2017 kami mengumpulkan dana dan menyetor kepada pak MK sebesar Rp.20 juta yang merupakan sisa dari setoran Bimtek yang belum disetorkan kepada HP” tambah Basri.

Baca Juga : Ketua DPC PDIP : Dana Bimtek Tidak Usah ke Jakarta, harus berputar ke Desa

Dari proses pengusutan yang dilakukan oleh penyidik Tipikor Polda Bengkulu, Basri menyampaikan harapannya proses ini segeralah diselesaikan karena sudah lama sekali.

“harapan saya terhadap pengusutan dana Bimtek kepala desa ini bisa mendapatkan kejelasan, jika ada penyimpangan atau kerugian negara yang saya tidak mengetahui selama ini kami serahkan semuanya kepada BPKP, jika memang ada indikasi penyimpangan/kerugian negara, ya tolong proses hukum ditegakkan. karena kami juga disibukkan dengan pengsutan ini” harap Basri dalam keterangannya.

“Karena yang menyelenggarakan kegiatan Bimtek Kades tahun 2016 ini penyelenggaranya  APDESI, maka Apdesi yang bertanggungjawab, Kalo para kepala desa ya hanya karena diperintah” urainya.

Basri juga menyampaikan, tujuannya Bimtek ini didesa di pulau jawa, atau bisa juga dilaksanakan di kabupaten mukomuko, namun karena Kabupaten Mukomuko ini belum ada panutan, jadi bupati mestinya bisa menjaga dengan baik untuk tidak melakukan program-program mubazir dan mahal.

untuk diketahui, Kegiatan Bimtek Kades se-kabupaten Mukomuko di LAN jakarta adalah program yang diamanahkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mukomuko. Pada perkembangan selanjutnya, setelah seluruh Kepala Desa menganggarkan dana Bimtek di APBDes, Apdesi mengumpulkan dana Rp.30juta untuk melakukan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh Apdesi dan LAN Jakarta.

Karena diduga ada penyimpangan dan atau mark up dana kegiatan Bimtek ini, pihak Penyidik Tipikor Polda Bengkulu masih melakukan penyelidikan pengumpulan bahan dan keterangan saksi-saksi kepala desa, pemkab Mukomuko dan saksi serta menunggu hasil audit BPKP Propinsi Bengkulu. (CW1)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here