PUPA : Pemerintah Harus Bangun Mekanisme Perlindungan Berbasis Komunitas

0
121

BengkuluKito.Com,- Yayasan PUPA (Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak) mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membangun mekanisme perlindungan berbasis komunitas atau masyarakat, agar komunitas menjadi kontrol dan tempat pertama bagi korban untuk memperoleh perlindungan.

Hal tersebut dikarena sampaikan melalui siaran pers saat menggelar kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) Tahun 2018. Minggu, (25/11/2018).

Dalam rilis siaran pers tersebut disebutkan alasan PUPA mendorong Pemerintah untuk membangun mekanisme perlindungan berbasis komunitas dikarenakan tercatat sejak Januari – Oktober 2018 menemukan 113 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu dan angka kekerasan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2018 sebanyak 26 kasus.

Selain itu juga sepanjang tahun 2018 pelaku dalam kasus kekerasan yang paling banyak terjadi pada relasi yang tidak dikenal/diketahui, yaitu sebanyak 24%, kemudian pelaku adalah teman 21,52 %, suami 15,97%, tetangga 14,58%, ayah kandung 4,166%, pacar 3,44%, ayah tiri 2,77%, ibu kandung 2,77%, wali/ guru/ kepala sekolah 2,08%, dan anak kandung/tiri, kakek, mantan pacar, mantan suami dengan masing-masing jumlah pelaku 1,38%, serta saudara kandung/tiri, paman, mantan calon mertua, saudara ipar dengan jumlah pelaku masing-masing 0,69%.

Kasus kekerasan semakin diperparah dengan perspektif masyarakat yang tidak melindungi korban bahkan cenderung menyalahkan korban, sehingga hal ini yang menurut Yayasan PUPA menjadi alasan kenapa begitu banyak korban yang belum berani melapor atau yang tidak terungkap.

Maka untuk itu, Yayasan PUPA mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Kota Bengkulu mengajak:

1. DPR RI untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan terlebih dahulu mmebaca secara serius persoalan kekerasan seksual dengan perspektif HAM perempun dan mengedapankan hak perempuan korban;

2. Bersama-sama pemerintah Provinsi Bengkulu, menjalankan perda perlindungan perempuan dan anak, serta pergub pencegahan perwakinan usia anak;

3. Kota Bengkulu segera mengeluarkan kebijakan untuk membangun mekanisme perlindungan berbasis komunitas atau masyarakat ditingkat RT/RW;

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu segera mengeluarkan kebijakan untuk membangun mekanisme perlindungan berbasis sekolah serta menginstruksikan seluruh sekolah yang ada di Bengkulu untuk membentuk mekanisme perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan;

5. Mengajak seluruh masyarakat Bengkulu, untuk bersama-sama melindungi korban dan tidak menyalahkan korban, serta menolak segala bentuk kekerasan.

Diketahui bahwa kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) Tahun 2018 diikuti DikBud Kota Bengkulu, Dinas P3KB Kota Bengkulu, Enthusiast Runners (Beerus), Lintas Komunitas Seni, Hima Sosiologi UMB, Guru Olahraga SD dan SMP se-Kota Bengkulu, COSMIP, dan Masyarakat umum (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here