Hukum Dan Budaya Bangsa Ditengah Kebebasan Berekspresi Pada Era Globalisasi

1
285

( Undang – Undang ITE : Mengancam atau melindungi ?)

Oleh : Zelig Ilham Hamka *

“Indonesia adalah Negara hukum”. Kalimat tersebut dengan lantang ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, susunan kata itu bukanlah sebagai penawar asa belaka dalam negara yang menganut sistem demokerasi dengan Pancasila sebagai landasan utamanya. Konsekuensi logis dari persaksian pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut memiliki makna bahwasannya dalam setiap aktivitas penyelenggaraan negara haruslah berlandaskan pada suatu tatanan aturan yang jelas dalam pelaksanaannya, hukum memiliki supermasi (supreme) kedudukan tertinggi untuk dipatuhi.

Negara harus tunduk pada hukum dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas). Kedudukan hukum yang demikian itu telah memposisikannya seabagai alat (tools) sarana untuk mewujudakn ide, dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan.

Negara demokerasi adalah negara yang senantiasa mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, pilar utama dalam negara demokerasi adalah kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi sebagai anugerah sang Ilahi. Hukum tertinggi di negeri inipun menjamin terlaksananya hak tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan 28 F UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak Konstitusional masyarakat.

Dewasa ini diiringi dengan perkembangan zaman yang kian maju kebebasan berekspesi telah diciderai pada kenyataannya, tidak bisa dihindari pada satu sisi kemajuan teknologi membawa dampak yang buruk bagi masyarakat pada umumnya. Dunia maya (digital) yang lebih sering kita kenal dengan dunia sosial media pada hari ini lebih diminati masyarakat sebagai salah satu wadah menyampaikan ekspresi.

Akses informasi bagai kilat berteberan entah itu benar atau salah telah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diharapkan mampu menjadi instrumen pelaksanaan kebebasan berekspresi di jagad maya sebagai jawaban dari dinamika digital yang ada terkesan lebih banyak membatasi hak yang dijamin oleh konstitusi negara.

Banyak pasal karet didalamnya yang memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk menjalankan hak konstitusionalnya, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal yang ada didalamnya, seperti Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 29 Undang Undang ITE yang dengan jelas memiliki potensi untuh disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dan membatasi kebebasan berekspresi itu sendiri. Undang- Undang ini secara sepihak hanya menguntungkan “Mereka yang berkuasa” dalam pelaksanaannya, mereka dengan mudahnya membungkam suara-suara yang dianggap berlawanan dengan kepentingan yang tengah mereka duduki.

Hoax, hate speech, pencemaran nama baik telah menjadi senjata yang mematikan dalam penyampaian kebebasan berekspresi pada hari ini.

Undang-Undang ITE dengan jelas membungkam mereka yang menyampaikan keluh dan keberatan bahkan permasalahan pribadi (perdata) dapat dipidanakan dengan delik aduan melaui pengaturan Undang-Undang ITE ini, bagaimana tidak membungkam jika masyarakat menjadi ketakutan untuk bersuara lantang karena kritik bisa didakwa sebagai fitnah, berita bohong ataupun pencemaran nama baik.

Hal ini bukanlah tidak berdasar sudah ada beberapa korban yang diakibatkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang ITE ini dan berdasarkan data kementerian Komunikasi dan Informatika Undang-Undang ini dominannya digunakan oleh “Mereka yang berkuasa”.

Sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya kemanfaatan dari Undang-Undang ITE tidaklah sebanding dengan ancaman dan rasa takut yang diberikan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat di media sosial yang ada.

Untuk kedepannya sangat diperlukan perbaikan atau revisi dari Undang-Undang ITE, mengingat kecanggihan zaman adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional masyarakat harus ditegakkan, sehingga memerlukan regulasi yang tepat untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di dunia maya serta tidak menciderai budaya luhur bangsa yang menjunjung tinggi rasa persatuan ditengah semua keberagaman yang ada.

* Penulis adalah Pengurus HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) Cabang Bengkulu dan Mahasiswa Hukum FH UNIB.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here