Walhi Tegaskan Isi Tuntutan Tidak Bicara Ganti Rugi

0
81

BengkuluKito.Com, – Wahana lingkungan hidup (Walhi) Bengkulu menegaskan, apa yang menjadi isi dari tuntutan yang mereka layangkan terhadap PT Kusuma Raya Utama (KRU) selaku pihak tergugat, tidak pernah bicara soal ganti rugi terhadap Walhi.

Hal tersebut disampaikan Manager Kampanye Industri Ekstraktif WALHI Bengkulu, Dede Frastien. Senin (19/11/2018) usai sidang lanjutan dengan agenda replik, di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.

Terkait, gugataan perbuatan melawan hukum perusakan kawasan Hutan Konservasi Semidang Bukit Kabu dan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu serta Pencemaran Sungai Air Kemumu akibat Operasi Produksi Batu Bara oleh PT Kusuma Raya Utama.

Kata Dede, dalam sidang yang beragendakan replik ini pihaknya memberikan beberapa bantahan.

“Diantaranya, gugatan yang kami layangkan ini masih dalam konteks Lingkungan Hidup. Karena, Walhi adalah Organisasi Lingkungan Hidup yang merupakan Wali (Guardian) dari Hutan, Sungai, batu-batuan dan binatang dan/atau objek-objek lingkungan hidup lainnya,” ucapnya.

Adapun dasar hukumnya, sambung Dede, tertuang dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbunyi, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selain itu, Dede menambahkan bahwa Gugatan yang dilayangkan Walhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup.

“Pasal 66 berbunyi, ‘tindakan hukum strategis untuk melawan partisipasi publik’ (Stratgic Legal Action Against Public Participation (SLAAPP)). Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata,” jelasnya.

Dede menjelaskan, SLAAPP adalah gugatan balik, pengaduan atau pelaporan untuk membungkam peran serta masyarakat. Sedangkan SLAAPP suit, tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik.

“Sehingga kami berhak untuk menjadi Wali terhadap objek lingkungan hidup yang telah dirusak oleh tergugat akibat aktifitas operasi produksi pertambangan batu bara nya dan mempunyai hak imunitas,” ungkapnya.

Diketahui, pihak yang menjadi turut tergugat dalam perkara ini adalah Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Tengah, BKSDAE Bengkulu-Lampung, DLHK dan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu. (CW2)

Leave a Reply