Walikota: Melalui Tapping Box, Pendapatan Pajak Dari Rp. 5 Juta Menjadi Rp. 90 Juta

0
107

BengkuluKito.Com, – Walikota Bengkulu Helmi Hasan menyatakan, keunggulan dari penggunaan Tapping Box, salah satu contohnya wajib pajak yang sebelumnya membayar Rp. 5 juta menjadi Rp. 90 juta.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pengarahan KPK RI terkait ‘Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Sistem Monitoring Pajak Online dan Sosialisasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah’.

Kata Helmi, pemerintah kota ingin membangun salah satu anggarannya bersumber dari pendapatan, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebelumnya, terang Helmi, di satu tempat wajib pajak yang tadinya secara manual didatangi oleh petugas dan juga tidak bisa memastikan berapa yang harus dibayar, namun hari ini terjawab semua.

“Ada satu wajib pajak yang tadinya cuma membayar pajak sebesar Rp. 5 juta, tapi sekarang menjadi Rp. 90 juta melalui Tapping Box ini. Jadi luar biasa, kalau dari dulu ini dilakukan maka rumah sakit kota kita itu dari dulu sudah berdiri,” terangnya.

Hal ini bukan berarti keuntungan perusahaan diambil, sambung Helmi, tetapi memang menjadi haknya negara.

“Orang belanja makan kan langsung dipotong pajaknya. Jadi bukan mengambil keuntungan dari pada perusahaan. Target Tapping Box kita 400,” ungkapnya, Rabu (14/11/2018) di Kantor Bank Bengkulu.

Selain itu, Helmi Hasan juga memberikan apresiasi terhadap Korsupgah KPK yang sudah memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Korsupgah KPK, karena memang KPK itu hari ini tampak betul manfaatnya,” ucap Helmi.

Disisi lain, Kepala Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution atau yang akrab disapa Coki, mengatakan terkait pengawasan dalam penggunaan aplikasi tersebut nantinya KPK menggunakan alat.

“Alat tersebut telah terhubung untuk semua daerah. Tentunya, harus berjalan penggunaan aplikasi Tapping Box ini agar nantinya apabila PAD sudah meningkat maka PBB akan meningkat pula,” jelasnya.

Untuk masalah penindakkan, lanjut Coki, itu kembali lagi kepada pemerintah. Disini KPK hanya mendorong saja.

“Dengan menggunakan alat tersebut, saya meyakini semuanya bisa meningkat dan tidak ada lagi oknum-oknum yang bisa menutup-nutupi,” pungkasnya. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here