“Penurunan ‘Passing Grade’ Adalah Kebuntuan Cara Fikir”

0
309

BengkuluKito.Com, – Kepala Divisi Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum LBH Respublica, Teo Reffelsen, menegaskan bahwa upaya penurunan passing grade oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terhadap pelaksanaan tes CPNS adalah bentuk kebuntuan cara fikir.

“Niat Plt Gubernur untuk menurunkan Passing Grade tersebut adalah kebuntuan cara pikir dan terkesan bermuatan politik pencitraan. Bagaimana mungkin iklim birokrasi kita bisa menjadi segar jika hari ini pemimpin daerah saja dalam memberikan solusi latah dan tidak sadar posisi,” tegasnya, Senin (12/11/2018) di Kantor LBH Respublica.

Teo menjelaskan, Plt Gubernur juga harus sadar posisi bahwa ia selain pemimpin daerah juga perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2018.

Di PP tersebut, kata Teo, jelas disebutkan bahwa Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Seharusnya rekomendasi bisa disampaikan sebelum kebijakan di bentuk oleh pemerintah pusat.

“Kenapa baru sekarang ngeluhnya? kondisi ini secara gamblang memperlihatkan bahwa pemimpin daerah kita tidak mengetahui dan memahami secara komprehensif keadaan sosial, budaya dan iklim pendidikan”, masalahnya disitu,” ungkapnya.

Bagaimana mungkin bisa memperjuangkan hak masyarakat, lanjut Teo, jika rencana kebijakan tidak didasarkan oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Maka, terang Teo, kondisi dimana rekomendasi penurunan passing grade itu terjadi setelah kebijakan dibentuk oleh pemerintah pusat. Bukan sebelum kebijakan dibentuk.

“Pemerintah daerah harus mengakui bahwa ada kegagalan dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang baik dan salah langkah dalam mewujudkan imajinasi reformasi birokrasi” terangnya.

Ditambahkan Teo, selain itu polemik penerimaan CPNS ini hanya masalah yang timbul di ujung, sementara akar masalahnya tidak dibahas ke publik.

Pemerintah provinsi harus jujur bahwa ada masalah yang lebih laten, yakni tidak terdistribusinya pendidikan secara merata yang menjadi hak asasi rakyat.

“Proses seleksi CPNS ini adalah program pemerintah pusat yang dalam hal ini Kemen PAN-RB. Seharusnya Plt Gubernur mendorong proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, bukan malah melakukan manuver politik pencitraan dan mengembosi semangat Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi,” paparnya.

Jika Plt Gubernur tetap kekeh ingin merekomendasikan penurunan passing grade guna pemenuhan kuota CPNS, seharusnya langkah yang digunakan adalah menggunakan jalur hukum.

Sebab, jelas Teo, Pemerintah Provinsi memiliki Legal Standing untuk melakukan Hak Uji Materil berdasarkan Ketentuan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dimana, pengujian peraturan perundang-undangan bisa langsung diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Agung.

“Alih-alih memperjuangkan masyarakat, malah yang dipertontonkan kepada publik adalah manuver politik pencitraan di media,” ucapnya.

“Langsung saja melakukan uji materil terhadap PERMEN PAN-RB No. 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Karena, PERMEN PAN-RB tersebut adalah salah satu landasan yuridis diberlakukannya Passing Grade,” pungkas Teo yang dikenal kritis dan fokus terhadap kebijakan publik khususnya di Provinsi Bengkulu. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here