Berkas Perkara 4 Terdakwa Kasus DPPKA Dilimpahkan Ke Pengadilan

0
113

BengkuluKito.Com, – Berkas perkara empat terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Beban Kerja (BK) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2015 akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Jumat (9/11/2018).

Keempat terdakwa tersebut yakni MS selaku Mantan Kadis DPPKA, IA selaku Kabid Perbendaharaan, JTF selaku Bendahara, dan E selaku Kasi Verifikasi

Kata Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Emilwan Ridwan, pihaknya telah melakukan pelimpahan terkait perkara dugaan korupsi Dana Beban Kerja (BK) pada DPPKA Kota Bengkulu tahun 2015 lalu.

“Pelimpahan terhadap berkas empat terdakwa ke pengadilan sudah dilakukan. Beberapa hari kedepan ini, kita menunggu penetapan jadwal sidang pertama,” ujarnya.

Diketahui, dalam kasus tersebut sebanyak 123 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer telah mengembalikan kerugian negara kurang lebih sekitar Rp. 400 juta.

Sementara itu, sisa dari kerugian negara yang belum di kembalikan menjadi tanggung jawab empat terdakwa.

Emilwan menambahkan, pihaknya juga masih menunggu proses penuntutan. Proses pengadilan akan tetap berjalan, dan seperti diketahui hasil audit dari BPKP sudah menyatakan berapa kerugiannya.

Kendati demikian, Emilwan menyebutkan sejauh kasus tersebut berjalan sudah ada beberapa ASN dan pegawai tidak tetap beritikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

Terlebih, lanjut Emilwan, secara kumulatif masih banyak yang belum di kembalikan.

“Kita berharap sampai proses penuntutan di pengadilan selesai, ini dapat di selesaikan karena kita orientasinya tidak hanya menjatuhi hukuman tapi juga pemulihan keuangan negara. Kita masih menunggu pihak-pihak terkait dari terdakwa untuk segera mengembalikan kerugian negara,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja pada tahun 2015 lalu yang dibagikan kepada para ASN di lingkungan Pemerintah kota disinyalir menyalahi Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 36 tahun 2015.

Kemudian, diduga ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari penggunaan Perwal. Tunjangan yang seharusnya berlaku pada bulan Agustus 2015 lalu, tetapi faktanya pembayaran dilakukan pada bulan Januari.

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, ditemukan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1,5 miliar dari total dana sebesar Rp. 5,6 miliar. (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here