Kasek SDN 7 diperiksa jadi Saksi, Hakim ingatkan “Hati-hati” Salah Kelola Dana Sekolah Bisa Dipenjara

2
359

BengkuluKito.Com,- Lanjutan persidangan Pencemaran Nama Baik Kepala Sekolah Terdakwa Ibu Rumah Tangga Isdarmi di Pengadilan Negeri Bengkulu (29/10/2018) diwarnai bentakan ketua majelis hakim Fitrizal Yanto,SH kepada Saksi, hal ini dikarenakan sikap saksi Kasek SDN 7 yang dianggap hakim penghinaan persidangan.

“Tolong sikap saksi dijaga ya, jangan sampai kami anggap sikap anda melecehkan hakim disini” ujar ketua majelis hakim Ftlitrizal Yanto,SH pada saat persidangan.

Ketua Majelis hakim menanyakan kepada Saksi Apriyanti apakah benar ada inisiatif untuk membanguj sekolah dan Melakukan rapat di komite sekolah ?

Atas pertanyaan hakim tersebut, Saksi Apriyanti menyatakan benar dan menceritakan awal dari adanya istilah sumbangan membangun musholla.

“Saat saya awal menjabat kepala sekolah, saya memiliki program 100 hari kerja pak hakim, lalu saya sampaikan didalam rapat komite tentang rencana membangun musholla” cerita Saksi Apriyanti.

Saksi menambahkan, saat rapat komite diundang Wali murid berdasarkan perwakilan dari paguyuban kelas.

Mendengar jawaban saksi tersebut,  ketua majelis hakim Fiteizal Yanto,SH menegaskan, masalah awal disitu, karena saksi berinisiatif dan rapat itu hanya perwakilan, jadi ada sebahagian menerima hasil rapat dan ada sebahagian menolak seperti Terdakwa.

Lalu pak Yanto biasa dipanggil, menasihati saksi agar hati-hati dalam urusan sumbangan atau pungutan, apalagi terhadap wali murid.

“Jadi saksi, hati-hati ya, ini mengelola dana, banyak yang jadi masalah, apalagi belum tentu semua orang mampu dan banyak niat baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik menjadi masalah hukum” terang Ketua Majelis Hakim Fitrizal Yanto,SH didampingi Zeni Zenal Mutaqin,SH dan Dwi Purwanti,SH.

Ketika ketua Majelis hakim mempertanyakan dasar hukum melakukan pungutan tersebut apakah ada ? Saksi menjawab ada.

“Ada majelis hakim, dasar hukumnya Permendikbud No.75 Tahun 2016, dengan ini kami melakukan rapat komite untuk membicarakan rencana tersebut” jawab saksi sambil menunjukkan permendikbud tersebut ke meja majelis hakim.

Beberapa pertanyaan hakim dan Pengacara Terdakwa tidak terjawab oleh saksi Priyanti Kepala Sekolah SDN 7 antara lain mekanisme yang diatur dalam Permendikbud 75 Tahun 2016 karena faktanya dipersidangan Saksi Kasek SDN 7 yang sebagai pelapor tidak memahami aturan tersebut.

“Saya tanyakan kepada Saksi ya, saksi kan sudah jadi kepala sekolah SD69 saat berlakunya Permendikbud No.44 Tahun 2012, dan sudah jabat kepala sekolah saat berlaku permendikbud no.75 tahun 2016, apa bedanya permendikbud ini berkenaan dengan pungutan komite sekolah?” Tanya Usin Abdisyah Putra Sembiring,SH

Saat menjawab, saksi mencoba membolak-balik Permendikbud No.75 Tahun 2016, namun saksi tidak bisa menjawab.

Karena terlalu lama saksi Apriyanti menjawab, hakim lalu meminta jelaskan perbedaannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

“Saya jelaskan ya saksi, perbedaannya adalah kalo Permendikbud No.44 Tahun 2012 bisa dilakukan sumbangan orang tua wali murid, namun di permendikbud No.75 Tahun 2016 Komite Sekolah menggalang dana dari masyarakat, bukan orang tua wali murid, disini seharusnya anda tidak bisa mewajibkan pungutan Rp.5.000 kepada Wali murid” terang Usin Abdisyah Putra Sembiring,SH.

Dengan jawaban Penasihat Hukum Terdakwa, ketua majelis hakim lalu menyampaikan masa lebih tahu penasihat hukum daripada saksi yang sudah menjabat kepala sekolah.

“Nah itu dijelaskan oleh penasihat hukum, masa dia lebih tau daripada saksi ? Kan sudah lama menjabat kepala sekolah” tutup Fitrizal Yanto,SH.

Baca juga : JPKP Propinsi Bengkul akan kawal, bahkan akan lapor dugaanc korupsi kepada JaksamAgung

Dengan selesainya pemeriksaan saksi pelapor yakni Kepala Sekolah SDN 7, Sidang akan dilanjutkan pada pemeriksaan saksi wartawan pada Senin depan tanggal 5 November 2018. (CW1)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here