Kasus Dana BK Negara Dirugikan Rp 1,5 Miliar

0
105

BengkuluKito.Com, – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Emilwan Ridwan mengatakan, dalam pembayaran dana Beban Kerja (BK) yang dilakukan oleh DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 telah merugikan negara sebesar Rp 1,5 Miliar dari total anggaran Rp 5,4 Miliar.

Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit tim BPKP Provinsi Bengkulu.

“Perwal Nomor 36 tahun 2015 dengan Perwal nomor 12 tahun 2014 terjadi selisih pembayaran. Inilah salah satu pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini,” ungkap Kajari.

Kata Emilwan, Perwal Nomor 36 tahun 2015 untuk pembayaran dana BK berlaku mulai bulan Agustus tahun 2015.

Tetapi, sambung Kajari, pembayaran sudah dilakukan sejak Januari hingga Agustus. Kemudian, pembayaran dana BK mulai sejak Januari hingga bulan Agustus tersebut hanya pembukuan saja.

Kenyataannya, lanjut Emilwan, ASN dan honorer hanya menerima dana BK dari bulan Januari hingga Februari.

“Ada beberapa yang tidak dilakukan pembayaran, tetapi uang yang dikeluarkan menyatakan sudah dibayarkan. Ini bagian dari pelanggaran dalam perkara ini,” kata Kajari.

Diungkapkannya, perkara ini tidak menutup kemungkinan masih bisa dikembangkan. Tetapi tergantung dengan hasil kesimpulan dari tim Penyidik.

“Kita belum tau bisa atau tidak dikembangkan kasus ini. Intinya tim penyidik bidang Pidsus tetap terus bekerja,” pungkasnya. (CW3)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here