Jokowi Teken PP No.43 Tahun 2018. Ayo Lapor Dugaan Korupsi Dapat Rp. 200 Juta !!

0
428

BengkuluKito.Com, – Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia, Pemerintahan Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018.

Peraturan tersebut terkait tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tidak tanggung-tanggung, di dalam PP No.43 Tahun 2018 yang ditandatangani pada tanggal 17 September 2018 dan diundangkan pada keesokan harinya, menyebutkan bahwa pelapor (masyarakat) yang memberikan informasi kepada pejabat yang berwenang atau penegak hukum (Polri/Jaksa/KPK) mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Terhadap terbitnya peraturan pemerintah ini ditanggapi oleh salah satu pengacara senior di Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring melalui status Facebook nya.

Kata Usin, aturan tersebut adalah rekomendasi dalam studinya di Fakultas Hukum yang meminta adanya reward atas pelapor dugaan tindak pidana korupsi.

“Dalam menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum UNIB, saya pernah menulis skripsi dengan judul ‘Bentuk dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi’,” tulisnya, Selasa (9/10/2018).

Pada kesimpulannya, terang Usin, dirinya memang merekomendasikan adanya bonus atau reward kepada pelapor yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Bentuk dan peran serta masyarakat itu diatur di dalam pasal 2 ayat (2) yang masuk pada kategori hak atas peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Saya kira ini kemajuan atas amanah Undang-Undang Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diturunkan pengaturan pelaksananya di dalam Peraturan Pemerintah,” jelasnya.

Peran serta masyarakat yang mendapatkan hak itu, lanjut Usin, terdiri dari hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

“Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi,” paparnya.

Kemudian, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

“Selanjutnya diatur hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Terakhir hak untuk memperoleh pelindungan hukum,” urai Usin Abdisyah Putra Sembiring, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Ditambahkannya, pada Pasal 13 ayat (1) mengatur tata cara Pelaporan Korupsi oleh Masyatrakat dan Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta), bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut,” bebernya.

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp10 juta.

Masih menurut Usin, di dalam PP itu disebutkan setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan itu, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya mendapat penilaian dari penegak hukum. (CW2)

Leave a Reply