Berikut Penjelasan Jika ASN Terpidana Korupsi Ajukan Gugatan ke PTUN

0
201

BengkuluKito.Com, – Menanggapi kemungkinan pengajuan gugatan oleh para mantan terpidana kasus korupsi ke PTUN terkait pemberhentian sebagai ASN, salah satu praktisi hukum Bengkulu Arie Elcaputera menjelaskan gugatan tersebut berguna untuk menguji keabsahan SK yang dimaksud.

Kata Arie, karena gugatan ke PTUN itu terkait SK maka sejak diketahuinya SK tersebut yang bersangkutan memiliki waktu selama 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

“Inikan harus diuji terlebih dahulu apakah terbitnya SK itu secara kewenangan, prosedur dan subtansi telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk apakah SK tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB),” terangnya yang juga akademisi di salah satu perguruan tinggi swasta Bengkulu.

Apabila ASN yang bersangkutan keberatan atas SK pemberhentian dirinya, sambung Arie, maka pengajuan gugatan ke PTUN itu bertujuan untuk menyatakan SK tersebut batal atau tidak batal.

Andai kata SK tersebut dinyatakan tidak batal, jelas Arie, maka SK itu tetap berlaku terhadap ASN yang diberhentikan.

Namun, apabila putusan PTUN menganggap SK itu batal maka SK terhadap yang bersangkutan dicabut dan orang tersebut bisa dipulihkan kembali hak-haknya sebagai ASN.

Memang di UU ASN No 5 Tahun 2014 Pasal 87 Jo Pasal 250 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak ada menyebutkan adanya kejahatan korupsi.

Namun, lanjut Arie, di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b jo Pasal 250 huruf b tersebut berbunyi ‘PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum’.

“Nah dalam pasal tersebut dimaknai apabila melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sama halnya dengan melakukan korupsi. Pasal inilah yang kemudian digunakan oleh Kepala Daerah dan dimaknai secara luas sebagai dasar mengeluarkan surat keputusan pemberhentian apabila yang bersangkutan menjadi terpidana kasus korupsi,” demikian Arie Elcaputera yang juga menjabat Kepala Divisi Pendidikan, Pelatihan, dan Riset LBH Respublica. (CW2)

Leave a Reply