Bawaslu Provinsi Tetapkan 6 Putusan Sengketa Pemilu Caleg PBB

0
67

BengkuluKito.Com, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, Senin (8/10/2018) membacakan enam putusan sidang sengketa Pemilu yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

Gugatan tersebut diajukan oleh salah satu Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dapil VI, Safran Sirait dari PBB.

Alasan gugatan, terkait keberatan atas putusan KPU Provinsi Bengkulu nomor 44/HK.3.1-KPT/17/Prov/IX 2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilu tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

Diketahui, Caleg PBB tersebut merupakan mantan terpidana Korupsi yang telah dinyatakan oleh KPU tidak lulus dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dikarenakan tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Setelah dilakukan pencermatan dan upaya lainnya oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, Majelis sidang adjudifikasi yang dipimpin oleh Parsadaan Harahap membacakan enam putusan untuk pemohon, Safran Sirait dari Partai PBB Bengkulu.

“Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Kemudian, Bawaslu menyatakan pemohon harus mengemukakan secara jujur dalam dokumen model BB.1-DPRD Provinsi dan model BB.2-DPRD Provinsi sebagai mantan narapidana,” ucap Majelis Adjudifikasi.

Lalu, Safran wajib melengkapi dokumen sebagai mantan narapidana sebagaimana ketentuan PKPU Pasal 8 ayat 7 Nomor 20 tahun 2018.

Memerintahkan kepada Safran untuk menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang telah diperbaiki oleh Safran paling lama lima hari sejak putusan dibacakan.

Selanjutnya, Bawaslu menyatakan Safran sebagai calon tetap anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil VI selama ia memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat yang telah diverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen pencalonan dan syarat calon.

“Terakhir, Bawaslu memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu selaku termohon untuk menaati putusan sidang,” pungkasnya.

Atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Hadi Sasmita sekaligus pengacara Caleg dari partai PBB menyatakan akan melengkapi syarat-syarat yang telah di putuskan oleh Majelis Adjudifikasi.

“Kami segera melengkapi putusan Majelis Adjudikasi dan sebelumnya klien kami sudah menyiapkannya (dokumen persyaratan yang diminta majelis), tinggal kita masukkan lagi ke KPU,” ujarnya.

Diketahui, pihak KPU selaku tergugat menerima apa yang telah menjadi putusan majelis dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dengan begitu, pihak KPU akan menunggu dokumen yang diminta dalam putusan tersebut dari pemohon sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here