Usul ASN Korupsi Tidak Dipecat, Agustam: Gubernur Jangan Sabotase Nawacita

0
372

BengkuluKito.Com,– Banyak respon masyarakat terkejut ketika membaca salah satu headline koran lokal di Bengkulu pagi ini (Rabu, 3/10/2018) yang isinya Gubernur Provinsi Bengkulu mengadu ke Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar ASN yang terlibat korupsi dan sudah inkracht tidak dipecat.

Sebagian mempertanyakan sikap gubernur yang melakukan langkah kontradiktif atas apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga direspon oleh salah satu pemerhati kebijakan publik, Agustam Rachman.

“Yang dilakukan oleh gubernur itu harus dipertanyakan. Bagaimana bisa seorang gubernur berani melawan perintah UU ASN Nomor 5 tahun 2014 jo PP 11 tahun 2017 yang jelas-jelas memberikan sanksi pemecatan bagi ASN korupsi,” ucap Agustam.

Ditambahkannya, seyogyanya gubernur itu hanya menindaklanjuti dengan mendata siapa saja ASN (pegawai-red) yang telah divonis akhir dan sudah mendapatkan putusan dilingkungan pemerintah provinsi sebagai contoh awal penegakan aturan.

“Idealnya pak Rohidin melakukan langkah pendataan dan verifikasi siapa saja pegawai yang masuk kategori ini,” ujarnya.

Kemudian, sambung Agustam, segera berikan contoh pada masyarakat Indonesia terutama pemerintah provinsi lain serta pemerintah bawahannya baik bupati atau walikota se-Provinsi Bengkulu dengan memecat pegawai dilingkungan Pemprov Bengkulu.

“Ini kok malah berani melawan presiden dengan program nawacitanya yang tegas berkomitmen memberantas korupsi,” ujar Agustam Rachman, yang dikenal vokal dikalangan gerakan mahasiswa 98.

Dengan langkah mengadu ke Badan Kepagawaian Nasional (BKN) itu, lanjut Agustam, gubernur dinilai masyarakat sebagai upaya untuk melindungi pegawainya yang koruptor.

“Bagaimana bisa seorang gubernur paling depan berani ‘pasang badan’ membela koruptor? Bahkan berani melawan 3 menteri sekaligus dengan mempersoalkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang pemberhentian ASN yang korup,” jelasnya

“Apakah karena yang terancam dipecat saat ini banyak ASN yang dekat dengan kepala daerah? Lalu kenapa sebelumnya puluhan ASN kelas rendah yang terlibat korupsi dengan gampang dipecat oleh gubernur?,” tanya Agustam Rahman dengan nada berapi-api.

Dia mengingatkan, gubernur agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan melawan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyakit negara ini. Karena langkah gubernur itu tidak populis.

“Gubernur macam apa itu? Saya prihatin dengan gubernur, karena secara hukum dan etika tindakan gubernur itu fatal,” tegasnya.

Sebagai orang yang mengerti hukum seharusnya gubernur malu melakukan itu.

“Siapa lagi yang bisa dijadikan teladan dalam pemberantasan korupsi kalau seorang gubernur pun berbuat konyol seperti itu,” terang Agustam mantan Ketua PKBH-Bengkulu.

Saat ditanya langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para ASN yang sudah divonis koruptor dalam mempertahankan pekerjaannya sebagai pegawai atau aparatur sipil? Agustam menjawab, yang bisa dilakukan itu judicial review.

“Kalau ASN korup itu keberatan dipecat, toh mereka bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU ASN. Atau, nanti mereka bisa juga ke PTUN maupun Peninajauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan itu memang diatur secara hukum,” pungkas Agustam Rachman, yang juga pengacara Walikota Bengkulu ini. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here