Fokus Soal Caleg Mantan Koruptor, Ini 4 Tuntutan BEM Se-Sumbagsel

0
65

BengkuluKito.Com, – Guna memastikan Pemilu bersih 2019, massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Sumbagsel mendatangi Kantor KPU Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan empat pernyataan sikap mereka.

Diantaranya, pertama akan mengawal kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 demi terwujudnya pesta demokrasi yang berintegritas. Kedua, menuntut KPU secara tegas mengumumkan Caleg mantan Napi kepada masyarakat melalui sosialisasi di media masa.

Ketiga, menuntut KPU Provinsi Bengkulu untuk menjamin partisipasi Pemilu minimal 80 persen dari jumlah DPT 2019. Keempat, siap mendukung KPU secara penuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

Atas empat pernyataan sikap tersebut, Presiden mahasiswa (Presma) Unib, Syahril Ramadhan, mengatakan momentum saat ini sangat dekat dengan Pemilu tahun 2019.

“Kami bersepakat sejak tanggal 29 September – 1 Oktober 2018 ini untuk menggelar Deklarasi Pemilu Bersih di KPU Provinsi Bengkulu. Namun, sebelum itu kita adakan audiensi dengan pihak KPU Provinsi Bengkulu terlebih dahulu,” ungkapnya, Senin (1/10/2018) di Kantor KPU Provinsi Bengkulu.

Di dalam audiensi tersebut, sambung Syahril, pihaknya membahas terkait Caleg yang di kategorikan mantan narapidana.

“Sebenarnya KPU telah melaksanakan semaksimal mungkin Pemilu 2019 ini sejak awal rekruitmen sampai pendaftaran,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Syahril, pihaknya mengeluhkan adanya peraturan yang di putuskan oleh MA bahwa mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

“Kita ingin, jika mantan narapidana ini diizinkan mencalonkan diri, maka harus disosialisasikan oleh KPU bahwa ada calon yang berasal dari narapidana,” harapnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwansyah menyambut positif aksi tersebut.

“Apa yang mereka sampaikan itu secara umum positif bagi KPU. Pertama, itu bentuk kontrol masyarakat terhadap kinerja penyelenggara agar bisa berada pada tracknya. Kedua, ada penyampaian mereka yang bisa dijadikan masukan untuk kita melaksanakan tahapan Pemilu itu lebih baik lagi,” ujarnya.

Terkait Caleg yang berasal dari eks narapidana korupsi? Irwansyah menjawab, KPU telah mengumumkan hal tersebut di media, termasuk Calegnya sendiri.

“KPU berkomitmen, jika tidak diumumkan dan dibuktikan dengan bukti pengumuman oleh Caleg mantan Napi serta surat pernyataan dari pembina fraksinya, maka akan kita coret dari daftar calon,” tegasnya. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here