Drone Jadi Sebab Gagal Peninjauan Lapangan, Walhi Merasa Dicurangi

0
46

BengkuluKito.Com, – Peninjauan lapangan yang seharusnya dijadwalkan hari ini antara Walhi Bengkulu dan pihak tergugat PT Kusuma Raya Utama (KRU) serta para turut tergugat akhirnya gagal dilaksanakan lantaran dilarangnya membawa drone.

Dalam berita acara perkara Nomor: 44/Pdt.G/LH/2018/PN/Bgl yang ditandatangani para pihak, disebutkan bahwa pada Kamis (27/9/2018) bertempat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu telah diadakan rapat mediasi antara Walhi Bengkulu bersama para pihak.

Berdasarkan kesepakatan pada sidang mediasi 20 September 2018 di PN Bengkulu yang dipimpin hakim mediator, Gabriel Sialagan, disarankan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi yang ada di objek gugatan.

Pada sidang tersebut hakim mediator juga menyarankan agar para pihak menyamakan persepsi terkait kondisi dalam pokok gugatan yang dilayangkan Walhi Bengkulu.

Namun, dalam rapat persiapan sebelum keberangkatan para pihak tidak menemukan kesepakatan terkait tekhnik pelaksanaan pemeriksaan lapangan sesuai dengan titik yang sudah diajukan oleh pihak penggugat.

Pihak tergugat dan turut tergugat tidak menyetujui penggunaan drone dalam peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pihak penggugat.

Sehingga, pemeriksaan dilapangan gagal untuk dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penggugat, tergugat, serta para pihak turut tergugat.

Menanggapi hal tersebut, Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frastien, mengungkapkan bahwa rapat bersama para pihak itu hanya membahas soal drone yang dibawa oleh Walhi. Namun, indikasi dari rapat tersebut hanya tertuju pada apa yang akan dibawa oleh Walhi saja.

“Dengan prinsip-prinsip yang dipegang, Walhi Bengkulu juga menolak untuk melakukan peninjauan lapangan karena Walhi merasa dicurangi,” pungkasnya. (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here