Mendagri : Pemberhentian RM Menunggu Putusan MA

0
44

BengkuluKito.Com, – Gubernur Bengkulu non aktif, Ridwan Mukti yang menjadi terdakwa kasus suap saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tahun lalu dan mengajukan upaya hukum kasasi akhirnya segera diberhentikan dari jabatannya setelah keluarnya putusan dari Mahkamah Agung (MA).

Kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) sekaligus juru bicara Kementrian dalam negeri, Bahtiar menyebutkan surat pemberhentian Ridwan Mukti akan segera diusulkan setelah putusan dari Mahkamah Agung (MA).

“Apabila putusan itu sudah kita terima berdasarkan register dari pengadilan, maka nanti kita meminta agar diterbitkan keputusan dari presiden untuk pemberhentiannya. Kalau sudah ada register dari pengadilan,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Menurut Bahtiar, hal tersebut sudah menjadi mekanisme apabila pihaknya sudah menerima surat putusan inkrah dari Mahkamah Agung. Sesuai Pasal 163 ayat 8 kepala daerah itu di berhentikan apabila putusan hukum sudah inkrah dari MA.

“Dirinya (RM) dahulu diangkat berdasarkan keputusan presiden, maka pemberhentiannya juga berdasarkan putusan dari presiden,” terangnya, Rabu (26/9/2018).

Kemudian, kata Bahtiar dalam Pasal 173 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah disebutkan tiga alasan pemberhentian yakni karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan karena di berhentikan yang artinya sesuai putusan dari pengadilan yang telah inkrah.

“Karena inikan gubernur di angkat berdasarkan putusan presiden, dan tugas Mendagri meneruskan surat tersebut ke presiden. Sampai hari ini kita belum menerima putusan dari MA,” tutupnya (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here