Komisi IV DPR RI Minta Tindak Perusahaan Perusak Hutan di Bengkulu

0
36

BengkuluKito.Com, – Salah satu anggota Komisi IV DPR RI Dapil Bengkulu, Susi Marleny Bachsin meminta agar pemerintah menindak perusahaan-perusahaan yang merusak hutan di Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, salah satu penyebab kerusakan hutan di Provinsi Bengkulu akibat ulah oknum perusahan-perusahaan.

“Perusahaan-perusahaan seperti ini harus ditegaskan, kalau memang mereka mau menggundulkan hutan maka pemerintah harus meniadakan izinnya dan tidak melegalkan,” ujar Susi, Rabu (26/9/2018).

Kemudian, kata Susi, dirinya sudah bertemu dengan menteri kehutanan, bahwa hutan yang gundul di Provinsi Bengkulu terdapat di enam kabupaten dan semua sudah memberikan pandangan kepada menteri.

“Kerusakan hutan di Bengkulu disebabkan aksi pembalakan liar, perambahan hutan oleh Pihak perusahaan dan oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab di sejumlah kawasan Hutan lindung, suaka alam, perkebunan, tambak dan lain-lain, disejumlah kawasan daerah tingkat II, seperti di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Seluma dan Kabupaten Lebong,” bebernya.

Selanjutnya, dari enam daerah tingkat II tersebut sebagian besar hutan lindungnya sudah gundul akibat dirambah pihak Perusahaan untuk dijadikan areal perkebunan dan tanaman-tanaman keras.

Kegiatan perambahan ini jika tidak segera diantisipasi semua pihak dikhawatirkan luas kerusakan hutan di Provinsi Bengkulu semakin meningkat.

Salah satu jenis hutan di Bengkulu yang saat ini telah rusak adalah hutan mangrove, yang salah satu jenisnya adalah Rhizopora (Mangrove).

Sebagian besar hutan mangrove yang ada di Provinsi Bengkulu adalah jenis hutan bakau. Hutan bakau disepanjang Pantai Barat dan Timur Pulau Sumatera telah rusak lebih dari 50% dan Pantai Bengkulu telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan penanganan atau pengelolaan.

Diketahui, di Provinsi Bengkulu masalah utama lingkungan adalah kerusakan hutan, termasuk di dalamnya hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Hutan Mangrove dan Hutan Pantai. Kerusakan hutan ini disebabkan antara lain oleh perkebunan, tambak, pemukiman dan pembangunan pariwisata.

Luas hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 420/Kpts-II/99); 920.964,000 ha. Sedangkan pada tahun 2011, total luas areal hutan di Provinsi Bengkulu adalah 920.320,5 hektar. Terdiri atas, hutan lindung sebesar 251.269,7 hektar, suaka alam 443.964,80 hektar, hutan produksi terbatas 182.210 hektar, hutan produksi tetap 36.011 hektar, dan hutan fungsi khusus sebesar 6.865 hektar.

Komoditas hasil hutan di wilayah ini adalah kayu bulat dan kayu gergajian, dengan nilai produksi pada tahun ini masing-masing sebesar 8.119,28 m3 dan 5.248,4373 m3. Seluas 700.000 Ha dari luas keseluruhan hutan di Provinsi Bengkulu dewasa ini dalam kondisi kritis.

Hutan kritis seluas itu tersebar di sembilan daerah tingkat II yang ada di Bengkulu termasuk Kota Bengkulu. Hutan yang kritis di Bengkulu meliputi, hutan lindung, hutan cagar alam,hutan suaka alam, Hutan Taman Nasinal Kerinci Sebelat (TNKS) dan hutan taman buruh.

Selain itu, dari data KP2T Provinsi Bengkulu tahun 2011 bahwa luas hutan Provinsi Bengkulu tahun 2011 yakni, Hutan Lindung 251.269,7 hektar, hutan suaka alam 443.964,80 hektar, hutan produksi terbatas 182.210 hektar, Hutan produksi tetap 36.011 hektar, hutan fungsi khusus 6.865 hektar dengan total Keseluruhan 920.320,5 hektar. Sedangkan total Kerusakan Hutan 700.000 Hektar. (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here