Bawaslu Provinsi Sebut Penyampaian LADK Masih Panjang

0
6


BengkuluKito.Com, – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) itu paling lambat 14 hari menjelang kampanye rapat terbuka.

Demikian disampaikan Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi, Fatimah Siregar.

Kata Fatimah, menyoroti banyaknya partai politik peserta Pemilu se-Provinsi Bengkulu yang masih memperbaiki LADK, terlebih lagi minimnya tim kampanye Capres dan Cawapres yang menyampaikan LADK, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan batas akhir penyampaian LADK peserta Pemilu itu berpegangan pada Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu.

“Berkenaan dengan dana kampanye, KPU berpegangan pada Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018,” ucap Fatimah melalui telepon, Rabu (26/9/2018).

Sementara itu, lanjut Fatimah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, LADK itu sebenarnya diserahkan paling lambat 14 hari menjelang kampanye rapat terbuka.

“Jadi, penyampaian LADK itu jatuhnya di awal-awal Maret 2019. Artinya, jadwalnya ini masih panjang kalau berdasarkan undang-undang itu,” ungkap Fatimah

Untuk diketahui, dalam Peraturan KPU tersebut memuat sanksi bagi parpol peserta Pemilu dan calon anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK sampai batas waktu yang telah ditentukan, yakni berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.

“Kalau dari pengawasan Bawaslu, yang bisa dikatakan melanggar itu ketika mereka menyerahkan LADK di luar ketentuan undang-undang,” terangnya.

Ditambahkan Fatimah, jika ada temuan pelanggaran perihal pelaporan dana kampanye Capres dan Cawapres oleh tim kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka pihaknya akan membawa laporan itu ke pusat.

“Kita hanya melaporkan hasil pengawasan itu ke Bawaslu RI. Bawaslu provinsi tidak punya kewenangan untuk merekomendasikan atau bahkan sampai mendiskualifikasi Capres dan Cawapres, Karena mengenai dana kampanye itu domain-nya KPU RI dan untuk pengawasannya ada di tangan Bawaslu RI,” tutup Fatimah. (CW1)

Leave a Reply