Hari Tani Nasional, Walhi Bengkulu Desak Pemerintah Wujudkan Reforma Agraria

0
32

BengkuluKito.Com, – Dalam peringatan hari Tani Nasional, Senin (24/9/2018), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu menyebut praktik perampasan dan konversi lahan secara besar-besaran di Provinsi Bengkulu semakin memperihatinkan.

Kata Manajer Kampanye hak-hak Perempuan WALHI Bengkulu Meike Inda Erlina, bahwa lahan-lahan pertanian yang berfungsi sebagai penyedia pangan bagi masyarakat sekarang kebanyakan dikonversikan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan.

“Praktik perampasan dan konversi lahan secara besar – besaran makin marak terjadi di Provinsi Bengkulu sejak tahun 1970-an. Lahan-lahan pertanian yang berfungsi sebagai penyedia pangan bagi masyarakat di provinsi Bengkulu dikonversi menjadi perkebunan sawit hingga pertambangan,” ujarnya.

Menurut Meike, kondisi tersebut sebagai pemicu konflik secara vertikal maupun horizontal antara sesama petani, petani dengan nelayan, petani dengan pemerintah, petani dengan pengusaha, dan lainnya.

“Berdasarkan hasil investigasi WALHI Bengkulu, sepanjang tahun 2016-2017 terdapat 23 titik wilayah konflik sengketa lahan dan 40 titik wilayah yang berpotensi konflik, yang tersebar di kabupaten Muko-muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Terdiri dari sektor yang berbeda-beda yakni pertambangan, hutan, dan perkebunan,” paparnya.

Meike menjelaskan, ketimpangan penguasaan lahan adalah akar dari semua konflik tersebut. Hal ini ditinjau dari luas provinsi Bengkulu yakni 1.983.524 ha, sektor pertambangan dan perkebunan menguasai lahan seluas 774.347 ha (39,03 %), kawasan hutan seluas 848.857 ha (42,7 %), sedangkan penduduk provinsi Bengkulu berjumlah 1.962.044 jiwa hanya mengelola sisanya yakni 360.320 ha (18,16 %) yang berarti hanya 0,18 ha/jiwa.

Namun, lanjut Meike dalam kenyataannya sisa lahan tersebut kemudian dikelola menjadi pemukiman, bangunan sekolah dan lainnya. Artinya pertambangan dan perkebunan memiliki lahan yang lebih luas dibandingkan penduduk yang berjumlah 1.962.044 jiwa tersebut.

“Sebanyak 1.771 KK atau 7.500 jiwa yakni petani yang tercatat oleh WALHI Bengkulu yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kaur, Seluma, dan Bengkulu Selatan berkonflik dengan pertambangan, perkebunan skala besar baik milik pengusaha maupun pemerintah. Tak dapat dipungkiri, konflik ini memberikan dampak secara sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya bagi petani,” ungkapnya.

Karena itu, kata Meike pada momentum hari Tani Nasional 2018 ini, dimana sejarah mencatat perjuangan para petani menuntut hak-hak agraria mereka dan kelahiran Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960 yang dianggap sebagai salah satu jawaban atas konflik agraria yang dialami petani, WALHI Bengkulu menuntut agar pemerintah di Provinsi Bengkulu maupun pemerintah nasional segera menunaikan kewajiban mereka untuk mewujudkan Reforma Agraria.

Selanjutnya, pemerintah daerah maupun nasional segera menyelesaikan konflik agraria terutama di provinsi Bengkulu. Sebab sudah 4 tahun pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla ini, hingga hari belum ada keseriusan dari pemerintah daerah maupun nasional untuk mewujudkan reforma agraria bagi petani.

Dalam tuntutan WALHI Bengkulu, Meike juga menegaskan bahwa ada 3 pokok yang mesti diperhatikan pemerintah dalam implementasi Reforma Agraria yakni Redistribusi, Restitusi dan Rehabilitasi.

“Pemerintah harus memberikan kepastian hukum atas lahan-lahan yang dimiliki dan dikelola oleh petani melalui legalisasi asset, serta memerhatikan hak-hak masyarakat dan hak-hak adatnya. Kedua, pemerintah juga harus tegas kepada perusahaan-perusahaan agar lahan-lahan yang pernah mereka kelola direhabilitasi,” ucapnya.

Disamping itu, pemerintah juga harus memberikan jaminan distribusi hasil pertanian serta menjamin keamanan petani dari praktik kriminalisasi, keamanan dari praktik perampasan lahan.

Untuk memastikan semua ini, pemerintah harus membuat satu regulasi yang benar – benar berpihak kepada rakyat dalam hal ini petani.

“Semua tuntutan ini adalah keinginan rakyat, artinya reforma Agraria yang digadang-gadangkan oleh pemerintah seharusnya tidak hanya menjadi nyanyian- nyanyian penghibur petani saja, tetapi harus diwujudkan,” tutup Meike. (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here