Tafsir Ulang Konsep Negara Kesejahteraan

0
210

Abdusy Syakir

BengkuluKito.Com, – Jika dihitung mundur sejak deklarasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia saat ini telah berusia lebih kurang 72 tahun, yang artinya 72 tahun pula bangsa ini terlepas dari cengkraman penjajah.

Deklarasi kemerdekaan adalah puncak sekaligus momentum emas bagi segenap warga negara bangsa Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana preambule UUD 1945.

Yakni, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Artinya jelas, bahwa para Founding Fathers melalui konstitusi yang merupakan ‘konsensus bersama’, mensyaratkan bahwa negara berkewajiban menciptakan kebahagiaan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, terlepas siapapun pemimpinnya  (bonum publicum, common good, common wealth).

Titah konstitusi diatas tentu juga ‘seharusnya’ dimaknai sebagai satu interpretasi bahwa negara Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfare state) yang tidak hanya sebatas jargon atau retorika belaka. Pertanyaannya apakah mimpi itu telah terwujud saat ini ?

 

KONSEP DASAR WELFARE STATE

Ada banyak teori berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan Negara Kesejahteraan (Welfare State), yang menurut Spicker, Negara kesejahteraan  merupakan anak kandung pergumulan ideology dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (left wing view), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik).

Menurut Esping-Anderson (Tribowo & Bahagijo, 2006;9) pada dasarnya Negara Kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab  negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.

Sedangkan menurut Spicker (Suharto, 2005:50), Negara Kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.

Secara umum, defenisi Negara Kesejahteraan dimaknai dimana suatu pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Dari rumusan defenisi diatas konsep dasar Negara Kesejahteraan berlandaskan pada satu ikhtiar negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi menciptakan salah satu tujuan negara, yakni mewujudkan kesejahteraan.

Kemudian, diimplementasikan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan sebelumnya kepada publik sehingga dapat dilihat dengan berbagai parameter apakah sebuah negara telah mewujudkan tujuan dimaksud atau tidak.

Dalam hal ini setidaknya terhadap pelayanan dasar meliputi pemenuhan kehidupan minimum, pendidikan wajib, perawatan kesehatan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok rentan.

Namun demikian, menariknya konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.

Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas dimana hampir tak ada sekat yang membatasi. Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’.

Sebagai ilustrasi, Thoenes mendefinisikan Negara kesejahteraan sebagai “suatu bentuk masyarakat ditandai oleh sistem demokrasi yang disponsori pemerintah kesejahteraan ditempatkan pada pijakan baru dan menawarkan jaminan perawatan sosial kolektif warganya, bersamaan dengan pemeliharaan sistem produksi kapitalis” (Suharto, 2005b).

Dalam prototipe yang lain, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut welfare state.

Sedangkan negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur, umumnya tidak menganut welfare state, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis (Suharto, 2005b).

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens.

Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial sehingga  ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states).

 

REALITAS KESEJAHTERAAN

Ada pertanyaan yang menggelitik ketika bicara tentang realitas kesejahteraan di Indonesia, apakah Indonesia menganut sistem Negara Kesejahteraan (Welfare State) ?

Pembukaan UUD 1945, tentu tak asing lagi bagi kita semua karena setiap hari Senin prosesi upacara menjadi menu wajib bagi para siswa baik dari tingkat SD, SMP hingga SMA dan kalimat dari awal hingga akhir menjadi hapal diluar kepala.

Lantas bagaimana implementasi dari pembukaan UUD 1945, khususnya pada rumusan kalimat ‘memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Tujuan yang dimuat didalam pembukaan tersebut kemudian di dalam batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam berbagai ketentuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat antara lain terdapat didalam pasal-pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34.

Setelah amandemen atas UUD 1945, khususnya pasca amandemen kedua, pasal-pasal mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditambah, yaitu dengan pasal 28H.

Berbunyi, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Menjadi pertanyaan dari adanya berbagai pengaturan masalah kesejahteraan rakyat tersebut, apakah berarti Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan (Welfare State) ?

Untuk menilai apakah Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, dapat menggunakan batu uji yang didasari pada lima prinsip negara kesejahteraan yakni, pertama ketentuan bahwa cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Kedua, usaha-usaha swasta diluar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibolehkan, tetapi negara melakukan pengaturan sehingga tidak terjadi monopoli atau oligopoli yang akan mendistorsi pasar atau bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, negara terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejahteraan rakyatnya, seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, menyediakan jaminan sosial dan jaminan hari tua bagi setiap warganegara, dan sebagainya.

Keempat, negara mengembangkan sistem perpajakan progresif, yaitu sistem pajak yang mengenakan pajak yang dalam persentasenya juga semakin tinggi (membesar) bagi orang yang semakin kaya dan bagi usaha yang semakin besar. Kelima, pembuatan keputusan publik harus dilakukan secara demokratis.

Mengacu pada 5 prinsip Negara Kesejahteraan diatas tentu elok kiranya jika di korelasikan atas satu laporan Word Bank pada satu laporan khusus Majalah Tempo edisi 20-26 Maret 2017, sehingga dapat menjawab pertanyaan apakah Indonesia menganut konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State).

Dalam release Word Bank disebutkan bahwa ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia dalam satu dekade terakhir meningkat pesat jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 20 % penduduk terkaya, hal ini ditandai dengan konsumsi 10 % orang terkaya sama dengan konsumsi 54 % orang miskin pada tahun 2014.

Sementara itu, pada 2002 konsumsi 10 % orang terkaya sama dengan konsumsi 42 % orang miskin. Artinya dalam rentang waktu 12 tahun terdapat  peningkatan konsumsi hampir 12 % orang kaya.

Dilain sisi, berdasarkan Laporan Kekayaan Global yang diterbitkan Credit Suisse menyebutkan bahwa 50,7 % kekayaan di Indonesia dikendalikan oleh 1 % orang terkaya, dan Indonesia menempati posisi keempat setelah Rusia, India dan Thailand.

Pertumbuhan ekonomi seringkali dipakai sebagai satu varian guna mengurangi kemiskinan, walaupun menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis pula bisa menciptakan kesetaraan sehingga diperlukan satu desain pertumbuhan yang berkualitas agar dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Tentu ini dilandasi pada Pidato Sri Mulyani medio Februari lalu yang difasilitasi INFID dan Oxfam, bahwa pada tahun 2011-2012 setiap 1 % pertumbuhan bisa menurunkan kemiskinan 0,106 %, sementara pada tahun 2013-2015, setiap 1 % pertumbuhan hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,033 %.

Hal ini sebanding lurus dengan kecenderungan menurunnya rasio ketimpangan dalam dua tahun terakhir. Akan tetapi, disadari bahwa dari sisi pencapaian tak diikuti perbaikan perekonomian masyarakat pada lapisan bawah, yang ditandai lemahnya daya beli, meningkatnya gizi buruk pada ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita yang kemudian menyuburkan kemiskinan itu sendiri.

Dari sisi penguasaan alat produksi yakni tanah dan juga hutan yang merupakan “denyut nadinya” para petani kondisinya pun nyaris miris, merujuk pada hasil kajian Yayasan Arugia, selama tahun 1984-2016, pemerintah telah melepaskan 6,79 juta hektar hutan untuk perkebunan sawit.

Angka itu setengah dari konsesi kebun sawit yang mencapai 11 juta hektare dan separuh dari luas konsesi ini dimiliki oleh 15 group usaha besar. Pelepasan hutan secara jor-joran juga ditenggarai salah satu penyebab ketimpangan ekonomi.

Menurut Bustanul Arifin, Guru Besar IPB, dimana lebih kurang 304 perusahaan menguasai 26 juta hektare konsesi hutan, sementara ada 13,57 juta petani tidak memiliki lahan dan petani yang memiliki lahan sempit meningkat jumlahnya sebesar 54% pertahunnya.

Disisi lain ada lebih kurang 23,7 juta petani yang hanya memiliki 21,5 juta hektare tanah, dan sebaliknya ada 2000-an perusahaan perkebunan menguasai 16 juta hektare tanah.

Uraian diatas mencoba memberikan satu potret buram bagaimana pengelolaan republik ini pada tataran praxis, sehingga secara tak sadar telah berada dibawah bayang-bayang ketimpangan yang semakin hari semakin merisaukan.

Tentu cerita tentang Freeport dan ironi tewasnya Bu Patmi, seorang petani dari kawasan Gunung Kendeng pada Selasa 21 Maret 2017 dini hari setelah aksi mengecor kaki dengan semen di depan Istana Negara masih fresh dalam ingatan kita dan semoga menjadi torehan sejarah tersendiri dalam sanubari para Pejuang Keadilan dan HAM, walaupun tak pula menutup mata ada banyak prestasi dan kebijakan pemerintah  yang dinilai telah berubah mainstream-nya dibandingkan era sebelumnya.

 

POTRET KESEJAHTERAAN DI BENGKULU

Secara spesifik suka atau tidak suka Bengkulu dihadapkan pada 2 (dua) problem utama yakni kemiskinan dan keterisoliran yang menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro kemiskinan di Provinsi Bengkulu sudah masuk pada fase akut.

Dimana ada beberapa daerah yang angka kemiskinannya diatas 20 % (Pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam acara Musrenbang Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Kamis, 13 April 2017).

Tentu warning ini harus dijadikan satu isyarat bahwa program pengentasan kemiskinan dan membuka keterisoliran wilayah menjadi sesuatu yang wajib sehingga dibutuhkan upaya yang sistematis, terstruktur, komprehensif dan harus melibatkan semua stakeholders yang ada, termasuk peran serta masyarakat.

Sehingga stigma Bengkulu merupakan provinsi termiskin di Pulau Sumatera dapat dihapuskan. Pernyataan tersebut tentu didasari dengan satu fakta dan realita yang dapat diilustrasikan dalam bentuk angka/grafik dibawah ini :

 

Grafik kemiskinan di Provinsi Bengkulu

Tahun Persentase
2011 17,36 Persen
2012 17,51 Persen
2013 17,75 Persen
2014 17,09 Persen
2015 17,16 Persen
2016 17,03 Persen

 

 

Kemiskinan berdasarkan Wilayah di Bengkulu

NO Kabupaten/Kota Jumlah Persentase
1. Kabupaten Rejang Lebong 34.510 18,02 Persen
2. Kabupaten Lebong 23.670 12,32 Persen
3. Kabupaten Kepahiang 13.380 16,83 Persen
4. Kabupaten Seluma 26.370 22,98 Persen
5. Kabupaten Kaur 42.240 22,87 Persen
6. Kabupaten Bengkulu Tengah 22.190 8,33 Persen
7. Kabupaten Bengkulu Utara 46.040 14,78 Persen
8. Kabupaten Muko-Muko 42.470 13,45 Persen
9. Kota Bengkulu 8.930 21,41 Persen

Sumber : BPS Bengkulu

 

Jika melihat grafik diatas, tentulah menjadi mahfum jika kemudian jajaran birokrsi pemerintahan yang ada di Provinsi Bengkulu baik provinsi, kabupaten/kota hingga level terbawah diharapkan dan diharuskan bekerja keras dengan melakukan pemetaan (mapping) terhadap kantong-kantong kemiskinan yang ada termasuk melakukan analisis secara detail  yang dilengkapi dengan data-data valid atas akar masalah yang ada, sehingga dapat ditemukan formulasi kebijakan-kebijakan yang tepat dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Hal ini menjadi sangat penting karena kemiskinan dan keterisoliran tersebut telah menyebar di 653 desa dan lebih kurang 325.600 dari 1,9 juta jiwa penduduk Provinsi Bengkulu pada medio Januari 2017 ini.

Sementara itu, angka kemiskinan sepanjang tahun 2011 hingga 2016 berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) diatas, tak pernah beranjak dari kisaran angka 17 persen yang itu artinya hanya terpaut 3 % dari batas tingkat akut kemiskinan versi  Menteri Bambang Brodjonegoro, yakni angka 20 %.

Tentu saja sebagai orang awam, manifestasi ikhtiar mengurangi angka kemiskinan dan problem keterisoliran tersebut dapat terdeskripsi secara jelas dan nyata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/kota di Bengkulu setiap tahunnya dengan membandingkan seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk sektor-sektor pembangunan dengan menentukan skala prioritas yang bermuara pada menanggulangi kedua problem diatas.

Sehingga, good will dan sinergi antar aparatur Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi satu keniscayaan, dan itu dalam bahasa Bessant, Watss, Dalton dan Smits (Suharto,2007) disebut dengan kebijakan sosial, yakni merupakan ketetapan pemerintah sebagai salah satu bentuk dari produk kebijakan publik diharapkan dapat merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial dan kebutuhan masyarakat urgen lainnya antara lain pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan masyarakat (pendidikan, kesehatan) dan program sosial lainnya

 

PENUTUP

Kehadiran negara menjadi mutlak dan sebuah keharusan, ketika rakyatnya dihadapkan pada problem akut/stadium empat, yakni kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan problem sosial lainnya.

Peran Negara melalui para Pemimpin menjadi begitu sangat berarti dan dirindukan oleh rakyatnya ketika dihadapkan pada satu situasi “ketidakberdayaan” secara ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya.

Tulisan ini didedikasikan bagi semua kaum tertindas yang “terabaikan” oleh negara dan acapkali hanya hadir ketika ritual politik (Pilkada dan Pileg) berlangsung, usai “pesta demokrasi” semua janji dan komitmen pun hilang ditelan syahdunya hasrat kekuasaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here