Walhi Bengkulu: Solusi Krisis Pangan, Moratorium Izin Perkebunan Sawit dan Tambang

0
22

BengkuluKito.Com, – Terkait krisis pangan yang dialami tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu, yakni Rejang Lebong, Mukomuko, dan Kepahiang, mendapatkan tanggapan dari Walhi Bengkulu. Menurut pihaknya salah satu solusi krisis pangan itu moratorium/penundaan izin perkebunan sawit dan pertambangan. Sabtu, (22/9/2018)

Kata Manager Kampanye Hak-Hak Perempuan Walhi Bengkulu, Meike Inda Erlina, ia melihatnya dari berbagai aspek kenapa terjadinya krisis pangan di tiga Kabupaten tersebut, mulai dari perbandingan luas wilayah yang dialih fungsikan dan hal lainnya.

Contoh di Kabupaten Mukomuko, luas lahan persawahan itu ada sekitar 9.469 Ha menurut data BPS Tahun 2017.

Pemerintah harus memperhatikan apa yang menjadi penyebab krisis pangan ini. Karena memang ada permasalahan yang tidak muncul kenapa bisa dikategorikan krisis pangan. Misalkan, masalah irigasi dan pengairan sawah, juga menjadi persoalan kenapa terjadi krisis pangan.

“Konversi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit itu juga menjadi permasalahan dan menyebabkan terjadinya krisis pangan,” kata Meike.

Walhi Provinsi Bengkulu, sambung Meike, memberi solusi dengan moratorium izin perkebunan sawit. Pemerintah harus memperhatikan indikator krisis pengan itu seperti apa.

“Tiga kabupaten tersebut landscapnya sawit, berbanding terbalik dengan kebutuhan yang diinginkan. Pemerintah seharusnya turun langsung ke lapangan memonitoring dan mengevaluasi seperti apa penyebab krisis pangan,” ungkapnya.

Kemudian, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas permasalahan ini karena kebijakan yang diberikan terkait dengan lahan pertanian itu yang menyebabkan dan mempengaruhi pola pertanian masyarakat.

Awalnya petani, berubah menjadi sawit karena dipengaruhi faktor-faktor salah satunya perkebunan skala besar masuk kesana, namun masyarakat tidak memiliki kemampuan dan tidak percaya diri lagi untuk bercocok tanam bertani.

“Kami dari Walhi Bengkulu memandang lebih banyak wilayah sawit dalam skala besar dibandingkan wilayah pertanian,” ucapnya.

Artinya, lanjut Meike, disini ada ketimpangan penguasaan lahan yang tidak dimunculkan oleh pemerintah. Tiba-tiba krisis pangan namun solusi yang diberikan pemerintah dengan cetak sawah baru.

Karena bicaranya soal krisis pangan, maka bicara soal fungsi lahan pertanian dan itu akan banyak sekali faktor-faktor yang harus diurai oleh pemerintah.

“Moratorium izin perkebunan kelapa sawit dan moratorium izin pertambangan adalah salah satu yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis pangan,” tegasnya.

Masih menurut Meike, pihaknya berharap agar pemerintah memikirkan kembali terkait kemungkinan impor pangan yang akan dilakukan, karena juga melihat biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

“Solusi yang ingin disampaikan terkait krisis pangan ini adalah impor itu tidaklah baik,” tutupnya. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here