Payung Hukum PAD Sewa Lapak Tabut Rp. 150 Juta Dipertanyakan!

0
2

BengkuluKito.Com, – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bengkulu melalui Kasi Pemasaran dan Informasi di UPT Pemanfaatan Objek Wisata dan Asset Pemerintah, Almidianto, mempertanyakan payung hukum atas ketentuan Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu yang menentukan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sewa lapak diluar View Tower selama 10 hari Festival Tabut senilai Rp. 150 juta.

Ketentuan mengenai besaran PAD ini dibebankan kepada Event Organizer (EO) sebagai pemenang lelang untuk sewa lapak tersebut.

Kata Almidianto, akibat ketentuan nilai PAD oleh Disdikbud sebesar Rp. 150 juta, pihak EO akhirnya menetapkan sewa lapak untuk pedagang dengan harga yang mahal, sekitar 5-10 juta perlapak selama 10 hari Festival Tabut, tergantung dengan luas ukuran lapak.

“Ketentuan Rp. 150 juta itu hanya untuk PAD nya saja, belum termasuk tenda, perizinan, dan keamanan,” ujarnya. Jum’at (14/9/2018).

“Jika kami yang di dalam View Tower, ada payung hukumnya yakni Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah,” tambahnya.

Almidianto menjelaskan, di dalam sekitaran View Tower yang dikelola oleh pihak Dispar provinsi itu semua orang yang menggunakan tempat tersebut bayarannya sama. Sekarang tempat tersebut sedang dimanfaatkan oleh pihak Kerukunan Keluarga Tabut (KKT).

Untuk hari biasa diluar acara Festival Tabut, sambung Almidianto, pedagang yang berjualan disekitar View Tower tidak dipungut biaya, tetapi pedagang disitu harus menjaga kebersihannya.

Almidianto menyebutkan, untuk lahan di pinggir jalan sekitar area tabut itu termasuk kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polres Kota Bengkulu.

“Artinya bukan kewenangan Disdikbud dalam menyewakan lahan tersebut,” pungkasnya. (CW2)

Leave a Reply