Ahli Lingkungan: Gubernur Bengkulu Itu Yang Digugat Perbuatannya

0
79

BengkuluKito.Com, – Berrgulirnya gugatan perdata Walhi di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu mendapat perhatian dari salah satu ahli hukum lingkungan yang juga dosen pengajar di Fakultas Hukum UNIB, Edra Satmaidi, Katanya, Gubernur Bengkulu itu yang digugat adalah perbuatannya, bukan keputusan atau dokumen hukumnya.

Edra menjelaskan, ada dua hal yang dilihatnya, pertama bahwa setiap orang di Indonesia ini berhak atas lingkungan baik dan sehat. Itu diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditegaskan merupakan bagian dari HAM.

Kedua, dalam pengelolaan lingkungan hidup itu setiap orang atau masyarakat dijamin hak nya untuk berperan serta. Oleh karena itu, kalau bicara tentang pengelolaan lingkungan hidup tentu akan melibatkan semua pihak, stakeholder, termasuk di dalamnya masyarakat.

“Nah, yang ditempuh Walhi ini kan penegakan hukum perdata, karena disitu bicara tentang aktifitas perusahaan yang diduga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut bisa menimbulkan kerugian baik kepada lingkungan atau masyarakat,” jelasnya, di ruang kerja, Rabu (12/9/2018).

Tentu Walhi sebagai salah satu NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diberikan legal standing oleh UU Nomor 32 Tahun 2009, mereka berhak mewakili lingkungan untuk memperjuangkan itu.

Kalau kapasitasnya perusahaan yang digugat itu namanya perbuatan melawan hukum. Lanjut Edra, nanti harus dibuktikan antara perbuatan dengan akibatnya itu ada hubungan atau tidak.

Jadi harus dibuktikan unsur kesalahannya apakah kerugian yang timbul baik kerugian lingkungan atau yang diderita oleh masyarakat betul disebabkan oleh aktifitas perusahaan. Harus ada hubungan kausalitas atau sebab akibatnya disitu.

“Kalau konteksnya terhadap Gubernur Bengkulu itu namanya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah,” paparnya.

Jadi pemerintah pun bisa dikategorikan perbuatan melanggar hukum kalau dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang semestinya harus dilakukan. Sehingga ketika dia tidak melakukan itu atau melakukan perbuatan tersebut terjadi kerugian.

Seperti Contoh, sambung Edra, ada jalan berlubang dibiarkan saja oleh pemerintah. Lalu ada orang yang terperosok di dalam lubang itu, jatuh dan motornya rusak parah atau orangnya luka-luka. Nah disitu sudah ada kerugian.

Kerugian itu tidak akan terjadi kalau jalan ditutup oleh pemerintah tadi. Itu namanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konteks ini apa perbuatan yang dilakukan oleh Plt Gubernur Bengkulu sehingga itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah? Edra menjawab, “PT KRU itu kan sudah beroperasi selama 30an tahun, apa yang tidak diilakukan oleh gubernur sehingga aktifitas dari perusahaan ini menimbulkan kerugian. Itu perlu dilihat dan dirumuskan. Karena gugatan perdata ini yang kita gugatkan bukan keputusan gubernurnya atau dokumen hukumnya, tapi perbuatannya,” ucap Edra.

Disitu apa yang tidak dilakukan oleh gubernur atau apa yang semestinya dilakukan oleh gubernur tidak dilakukan atau dilakukan sehingga menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dan menimbulkan korban, bisa lingkungan bisa masyarakat.

Harusnya Plt Gubernur bisa memastikan bagaimana aktifitas perusahaan itu sudah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan perizinan atau belum.

Misalnya kalau itu perusahaan batu bara dipastikan bahwa kolam penampungan atau kolam untuk mencuci batu bara itu jauh dari sepadan sungai.

Apakah misalnya Plt tahu bahwa tempat pencucian batu bara itu rendah dan terlalu dekat dengan bibir sungai, kalau dia tahu ketika melakukan pengawasan namun ia membiarkan. Tindakan pembiaran tadi bisa di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

“Harusnya Plt mengatakan tinggikan sekian meter atau pindahkan tempat pencucian batu bara tadi,” ujarnya.

Menurut Edra, apa yang dilakukan oleh NGO itu sudah benar karena mereka mempunyai hak mewakili lingkungan. Sekarang ini apa yang perlu dibuktikan Walhi sebagai pihak penggugat adalah apakah ada hubungan kausalitas antara perbuatan perusahaan yang diindikasikan kuat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

“Hubungan kausalitas itulah nantinya yang akan menentukan unsur kesalahan dari perusahaan tersebut,” pungkasnya. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here