Rektor UMB Disebut Maju DPR RI Atas Permintaan Ketua MPR

0
71

BengkuluKito.Com, – Majunya Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Ahmad Dasan,sebagai salah satu Bakal Caleg (Bacaleg) DPR RI pada Pemilu 2019 disebut atas permintaan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang juga Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Balai Pengkajian dan Pengamalan Islam (BP21) UMB, Yohalin.

“Beliau ini maju sebagai anggota DPR RI diminta oleh Zulkifli Hasan, bukan beliau mencalonkan diri tapi diminta. Karena ini diminta, maka dia minta izin dulu baik ke Dikti maupun ke PP Muhammadiyah. Ternyata oleh PP Muhammadiyah juga diizinkan,” ungkapnya, Selasa (11/9/2018) di Kampus UMB.

Dikatakan Yohali, untuk siapa pengganti Rektor itu rahasia Pak Rektor sendiri. Hanya saja mungkin nanti Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) diberitahu apakah dia itu segera berhenti atau dicarikan penggantinya atau kalau dapat restu dari PP tidak perlu berhenti maka tidak usah berhenti.

“Yang menentukan berhenti tidak berhenti itukan Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam hal ini majelis pendidikan tinggi (Dikti). Kalau majelis Dikti mengizinkan dengan tidak perlu berhenti maka Alhamdulillah,” ucapnya.

Meskipun soal pengunduran diri itu sudah ada di aturan PP Muhammadiyah itu sendiri? Yohalin menjawab, tapi kan kebijakan Dikti berbeda.

“Hanya saja kita berharap paling tidak kalaupun tidak berhenti, bisa izin sampai dengan pemilihan, jika tidak terpilih dapat kembali lagi. Ini pun tetap dengan kebijakan PP, kalau kita terima saja, bagi UMB tidak jadi masalah,” ujarnya.

Tapi, kata Yohali, bentuk izinnya itu apakah izin langsung diberhentikan atau izin sementara menunggu hasil pemilihan. Yang jelas masuk masa kampanye beliau harus berhenti karena aturan KPU seperti itu.
Aturan KPU itu berbunyi kalau dia seorang pejabat negara walaupun dia swasta termasuk seorang Ketua RT atau RW yang nyaleg harus berhenti.

“Di Muhammadiyah juga ada aturan itu, tetapi ada kebijakan. Catatan dibawah itu ada tertulis demi kemaslahatan perserikatan. Kalau sudah berbunyi seperti itu bisa saja seseorang yang sudah masuk DCT oleh PP dikeluarkan izin, lalu ada catatan di bawahnya untuk menjaga stabilitas di UMB maka ditunjuk pejabat sementara pada saat masa kampanye sampai akhir pemilihan,” paparnya.

Ditambahkan Yohalin, jika pada akhir pemilihan yang bersangkutan tidak terpilih, maka kemungkinan bisa kembali lagi. Tapi itu tetap kembali lagi ke PP. Kalau kata PP dapat tidak dapat harus berhenti maka pihaknya juga akan mengikuti kebijakan itu.

Untuk melihat kebijakan PP itu menunggu terlebih dahulu hasil DCT. Kalau DCT sudah keluar, maka PP akan mengeluarkan kebijakan atau aturan.

“Untuk sekarang masih diizinkan dulu sebatas boleh mencalonkan diri atau dicalonkan dengan tidak mesti mundur dari jabatannya sebagai rektor. Kalau pada Pemilu 2014 yang lalu, jelas itu aturannya kalau seseorang mencalonkan diri otomatis berhenti. Nah sekarang ada kebijakan baru. Namanya aturan itu kan bisa berubah sesuai dengan kepentingan perserikatan,” tutupnya. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here