Ketika Perempuan Merebut Kuasa

0
88

“ Jika sejarah adalah memori umat manusia dan memberikan pembenaran moral untuk masa kini, maka ketiadaan perempuan dalam sejarah “menyesatkan sejarah”, dengan membuatnya seolah-olah hanyalaki-laki saja yang berperan serta didalam kejadian-kejadianyang dipandang sebagai berjasa dalam memelihara dan menyajikan gambaran yang salah tentang apa yang sebenarnya telah terjadi “ (Kleiberg 1988:ix)

BengkuluKito.Com, – Kutipan diatas bukanlah sebuah argumentasi untuk men-justifikasi peran sentral kaum perempuan sejak dulu hingga saat ini, akan tetapi harus pula kita jujur akui bahwa dibalik kesuksesan dan keberhasilan kaum laki-laki siapapun dia tentu terdapat kontribusi yang sangat luar biasa dari seorang perempuan apakah itu isteri, ibu ataupun anak. Tentu tak pula salah jika ada pameo dalam politik bahwa seorang Pemimpin/Penguasa (dalam hal ini laki-laki) akan sukses dan berhasil jika ia tidak terjebak pada 3 hal, yaitu harta, wanita dan tahta.

 

LATAR BELAKANG

Tulisan ini terinspirasi atas fenomena yang mungkin luput dari sorotan publik terhadap momentum pilkada serentak 9 Daesember 2015 khususnya di Propinsi Bengkulu dan tentunya melalui tulisan ini berharap ada refleksi atas peran dan kontribusi konkrit kaum perempuan selama ini dalam mewarnai khazanah politik yang acapkali bagi masyarakat awam ter-stigma dunia yang “kejam” dan abu-abu.

 Gerakan Perempuan di Tanah Air

Tak salah tentunya bila me-review ke belakang untuk melihat jejak sejarah gerakan kaum perempuan di Indonesia yang mungkin dapat dikatakan sebagai kelompok “mayoritas bisu” dalam konteks kuantitas dan peran, walaupun sejarah telah mencatat dalam setiap periode tertentu selalu muncul sosok perempuan perkasa melawan dominasi kaum laki-laki. R.A Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, S.K Trimurti, dan Fatmawati adalah nama yang tak asing bagi kita dan tercatat dalam sejarah sebagai perempuan yang memiliki kontribusi sangat besar bagi bangsa ini.

Gerakan emansipasi perempuan Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Putri Merdiko adalah salah satu organisasi perempuan yang berdiri pada tahun 1912 yang memperjuangan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam hal kesamaan hak dalam mengenyam pendidikan. Organisasi ini memberikan semacam bantuan beasiswa bagi perempuan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, kita juga mengenal tokoh perempuan yang terkenal dengan bukunya “Habis Gelap Terbitlah Terang”, R.A Kartini. Beliau  juga merupakan salah seorang tokoh perempuan yang giat dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam bidang  pendidikan.

Pada tanggal, 22 Desember 1928 berlangsung kongres perempuan pertama di Yogyakarta. Salah satu hasil kongres adalah membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI). Gerakan ini tujuannya mempersatukan perempuan Indonesia untuk menuntut perlindungan terhadap berbagai kekerasan dan memperjuangkan kesaman hak perempuan dengan laki-laki dalam sektor publik.

Tahun 1958 dibawa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia meratifikasi konfrensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (UN Convention on the Eliminatiions of All From of Discriminations against Women) melalui UU No. 7 tahun 1984. Selanjutnya, pada era pemerintahan Habibie, pemerintah meratifikasi Options Protocol of the Women Conventions. Sejak saat itu, Indonesia melakukan upaya serius memperbaiki kebijakan pemberdayaan perempuan melalui strategi “pengarusutamaan jender” (gender mainstream).

Di masa pemerintahan Megawati, di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, permasalahan gender diangkat kepermukaan dan menjadi isu sentral. Hal itu dilihat dari visi yang ingin dicapai yaitu ”mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Untuk mewujudkan visi itu, telah ditetapkan enam misi, yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan, memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG), dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Momentum Politik kaum Perempuan

Gerakan kaum perempuan dari dulu hingga kini khususnya pada ranah politik bak sebuah proses jatuh bangun, penuh tantangan dan hambatan, hingga kemudian momentum itu ditorehkan secara nyata pada bulan Februari tahun 2003, dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 2003. Negara secara tegas membuka ruang yang sangat besar bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam partai politik. Undang-Undang tersebut mengatur tentang kuota komposisi perempuan dalam struktur keangotaan partai politik.

Secara jelas Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003, pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Undang-Undang tersebut ibarat pelita ditengah kegelapan yang menuntun perempuan menuju dunia politik, walaupun dalam tataran aplikasi saat itu seringkali menjadi perdebatan di internal Partai Politik karena penggunaan frasa “dapat” bukan “wajib” dan keterbatasan sumberdaya perempuan untuk dapat diakomodir dalam daftar calon legislatif.

Lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 2003 merupakan tindakan Afirmatif (Affirmative action) dan pengakuan tegas Negara akan eksistensi kaum perempuan yang tentunya entry point strategis bagi gerakan perempuan untuk menuntut kesetaraan terhadap laki-laki. Tentu lahirnya Undang-Undang ini yang memberi kuota 30 % adalah hasil dari aksi afirmatif yang dilakukan secara frontal, kontinyu dan sistemik oleh organ gerakan perempuan Indonesia, mulai dari aksi-aksi jalanan hingga upaya loby di gedung parlemen hingga bermuara pada pengakuan negara atas peran kaum perempuan dalam politik secara de jure.

 

FAKTA EMPIRIK

Dominasi kaum perempuan dari sisi kuantitas tentu memunculkan pertanyaan lanjutan bagi kita, apakah itu relevan dan ber-korelasi positif terhadap eksistensi Perempuan dalam konteks politik sebagai satu upaya membangun kekuatan yang bermanfaat atas jaminan pemenuhan hak-hak kaum perempuan ? untuk menjawab hal diatas berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Persentase Perempuan dalam Lembaga Legislatif per-periode :

Periode Perempuan Laki-laki
Tahun 1955-1960 17 (6.3%) 272 (93.7%)
Konstituante 1956-1959 25 (5.1) 488 (94.9%)
Tahun 1971-1977 36 (7.8) 460 (92.2%)
Tahun 1977-1982 29(6.3%) 460 (93.7%)
Tahun 1982-1987 39(8.5%) 460 (91.5%)
Tahun 1987-1992 65(13%) 500 (87%)
Tahun 1992-1997 62(12.5%) 500 (87.5%)
Tahun 1997-1999 54(10.8%) 500 (89.5%)
Tahun 1999-2004 46(9%) 500 (91%)
Tahun 2004-2009 61(11.09%) 489 (88.9%)

Sumber: Sekretariat Jendral DPR RI, 2004, (diambil dari buku Politik Perempuan Bukan Gerhana)

Tabel di atas memberi sebuah gambaran bahwa jumlah perempuan yang lolos menjadi anggota parlemen presentasenya masih kurang. Namun mengalami sedikit peningkatan pada pemilu 2004-2009 yaitu meningkat ±2% dari 9% menjadi 11,09%. Lantas apakah ini sebuah sinyalemen dari lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2003 yang mensyaratkan quota 30% atau fakta diatas hanyalah faktor kebetulan ?

Lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana kondisi dan eksistensi kaum Perempuan Bengkulu di lembaga Legislatif ?

Merujuk data dari 45 orang anggota DPRD Provinsi Bengkulu, periode 2014-2019 berdasarkan hasil Pleno Penetapan Perolehan Partai Politik (Parpol) dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada pemilu 2014 oleh KPU Provinsi Bengkulu, hanya 11 anggota DPRD Provinsi yang terpilih kembali, yakni Kurnia Utama, Yenita Fitriani, Salehan, Suharto, Firdaus Jailani, Muharamin, Elmi Supiati, Parial, Gustianto, Septi Yuslinah dan Khairul Anwar. Sementara 34 anggota DPRD lainnya wajah baru dan dari 45 anggota DPRD Provinsi tersebut ternyata hanya ada  7 (tujuh) orang perempuan, yakni :

NO. NAMA JUMLAH SUARA DAERAH PEMILIHAN KETERANGAN
1. Septi Yuslinah 6.743 Dapil 1 Kota Bengkulu Terpilih kembali
2. Yenita Fitriani 5.981 Dapil 2 Bengkulu Utara & Benteng Terpilih kembali
3. Rosna 4.781 Dapil 3 Mukomuko Wajah baru
4. Yulia Susanti 4.323 Dapil 3 Mukomuko Wajah baru
5. Ria Oktarina 14.363 Dapil 6 Bengkulu Selatan & Kaur Wajah baru
6. Sri Rezeki 7.174 Dapil 7 Seluma Wajah baru
7. Elmi Supiati 3.615 Dapil 7 Seluma Terpilih kembali

Sumber : kupasbengkulu.com

Atas data dan fakta yang telah disajikan diatas, tentu kita semua telah mempunyai jawaban dan inilah realitas yang ada khususnya bagi kaum Perempuan di Bengkulu dalam proses politik 2014 lalu dengan berbagai macam tantangannya..

Problematika Perempuan dalam Kancah Perpolitikan

Menurut Prof. Farida Nurland seorang akademisi dari Universitas Hasanudin Makassar, ada tiga tantangan yang dialami perempuan dalam berkiprah di dunia politik, yakni :

1). Budaya Indonesia Patriarki.

Perempuan dalam budaya Indonesia telah dikonstruksikan sebagai orang yang selalu berada di bawah laki-laki dan ruang geraknya hanya sebatas ruang domestik, yaitu mengatur urusan rumah tangga, mengasuh anak, mengelola kebutuhan rumah tangga dan melayani suami. Social construction masyarakat yang telah membudaya tersebut membuat perempuan enggan keluar dari ruang domestik ke ruang publik. Hal itu dikarenakan akan terjadi anomaly atau perempuan akan dipandang telah melakukan devian terhadap pranata yang ada dalam masyarakat. Budaya patriarkis telah membangun sebuah bangunan sistem yang kompleks yang pada setiap bagian kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara didominasi oleh laki-laki.

2). Pemahaman dan Interpretasi konservatif masyarakat Indonesia terhadap ajaran agama beragam.

Mayoritas penduduk  Indonesia beragama Islam, hal itu memberi kekhasan tersendiri dalam sistem politik termasuk dalam hal kepemimpinan. Posisi laki-laki dan perempuan telah diformat sedemikian rupa sesuai dengan tafsiran dari ajaran-ajaran agama dalam ayat-ayat kitab suci. Dalam masyarakat muslim, ada beberapa konfigurasi pemikiran keagamaan tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

Pandangan pertama, menyatakan bahwa perempuan diharamkan untuk terjun di dunia politik, karena politik merupakan wilayah publik dan wilayah kekuasaan laki-laki. Apalagi sampai menjadi pemimpin politik atau kepala negara, hal ini sangat tidak dibenarkan. Argumen yang seringkali digunakan adalah teks Surat An Nisa’ ayat 34: Ar Rijaalu Qawwaamuuna ‘alaa An Nisaa’ yang diartikan secara zakelijk “laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan“. Selain itu juga ada hadits Nabi saw : Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra’atan (Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan).

Pandangan kedua, menyatakan perempuan bisa terlibat dalam dunia politik dan bahkan memimpin negara dengan alasan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan Allah sebagai Khalifah di muka bumi. Kata Ar Rijaalu dalam QS. An Nisa’ 34 dianggap tidak merujuk pada laki-laki secara fisik, tapi kesatriaan sebagai sifat maskulin positif yang bisa dimiliki lelaki maupun perempuan. Pandangan ketiga, menyatakan perempuan dapat terjun ke dunia politik seperti halnya laki-laki, tetapi tidak dapat menjadi pemimpin tertinggi atau kepala negara. Berbagai macam interpretasi teks ayat-ayat Al-quran melahirkan kontradiksi terhadap status perempuan dalam kepemimpinan tentunya hal itu menciptakan dilema dalam masyarakat Islam khususnya perempuan.

3). Institusi-institusi Negara yang terus menerus mempertahankan budaya patriarki.

Sadar atau tidak sadar institusi-institusi negara tetap mempertahankan status quo kepemimpinan laki-laki dalam lembaga-lembaga politik formal. Pola kerja yang maskulinisme membuat mahluk yang bernama perempuan dipandang tidak memiliki kemampuan dalam bekerja disektor publik, sehingga ada keraguan terhadap perempuan . sehingga terkesan bahwa institusi-institusi Negara menjadikan laki-laki sebagai pemilik dunia politik dan pemerintahan.

 

PEREMPUAN PILIH PEREMPUAN ?

Hal menarik pada proses politik adalah munculnya para Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari kaum Perempuan dan jika bicara prosentase pada periode sebelumnya, ada trend peningkatan dari sisi kuantitas terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam proses politik 5 tahunan ini.

Berikut ini Perempuan Bengkulu yang ikut bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 :

NO. NAMA POSISI KETERANGAN
1. Hj. Leni Haryati, M.Si Calon Bupati Lebong Di usung PKB, Gerindra
2. Hj. Yennita Fitriani, MH Calon Bupati Kaur Di usung Golkar, PKS
3. Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos Calon Bupati Seluma Jalur Perseorangan
4. Hj. Yulis Suti Sutri/Petahana Calon Wakil Bupati Kaur Di usung Nasdem, Gerindra
5. Rini Susanti, S.Sos Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Di usung PDIP, PKPI, Hanura
6. Suparlis Hayati, S.Pd Calon Wakil Bupati Kaur Jalur Perseorangan
7. Neti Herawati, S.Sos Calon Wakil Bupati Kepahiang Diusung Nasdem, Gerindra, Hanura
8. Hj. Nurul Khairiyah Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Di usung PDIP, Nasdem

Sumber : Harian Rakyat Bengkulu

Majunya nama-nama diatas pada Pilkada 9 Desember 2015, tentu menjadi pertaruhan bagi kaum Hawa khususnya di Bengkulu melawan tirani dan hegemoni kaum Adam. Periode lalu tercatat hanya ada 2 (dua) Perempuan yang terpilih sebagai Wakil Kepala Daerah yakni, Ir. Patriana Sosialinda (wakil Walikota Bengkulu) dan Hj. Yulis Suti Sutri (wakil Bupati Kaur). Keputusan untuk bertarung dalam proses politik ini pasti telah dihitung secara matang dengan berbagai pertimbangan dan analisis mendalam, serta mempertimbangkan kesiapan mental, jaringan/network, kapasitas personal, maupun finansial.

 

KESIMPULAN

Suka atau tidak suka, proses panjang sejarah kaum Perempuan telah memberikan corak tersendiri dalam mewarnai dinamika politik di Indonesia yang kemudian ter-manifestasi dalam keterlibatan secara langsung pada wilayah riil politik seperti Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Paradigma  mendefinisikan tipe ideal perempuan yaitu, mahluk yang indah namun lemah gemulai, sehingga hanya boleh bekerja disektor domestik, yaitu mengurus anak, mengelola kebutuhan rumah tangga dan melayani suami lalu perempuan tertidur lelap karena di ninabobokan oleh budaya, dan teks agama yang seolah-olah “mentabukan” perempuan untuk berkecimpung di dunia politik.

Ironi memang, mayoritas dari sisi kuantitas namun tak berdaya dalam konteks kualitas, tapi tantangan dan hambatan tak lantas membuat tekad menjadi pudar menembus gelanggang yang didominasi kaum laki-laki guna menuntut persamaan dan kesetaraan yang sama baik politik, hukum dan pemerintahan atas dasar kapasitas, karena keberhasilan-keberhasilan kecil telah berhasil direbut lalu sejarahpun akan menoreh dengan tinta emas peran kaum perempuan Indonesia.

 

Penulis: * Abdusy Syakir

Penggiat Komunitas Marginal

Tinggal di Kota Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here