Mantan Koruptor Jadi Caleg, Ini Kata Ahli Hukum

0
46

BengkuluKito.Com, – Perihal dilarang atau tidaknya seorang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, ahli hukum pidana Universitas Bengkulu, Prof. Herlambang, menyatakan hal tersebut lebih dititik beratkan kepada Caleg itu sendiri.

Herlambang menjelaskan, menyinggung polemik perbedaan sumber hukum mana yang digunakan oleh masing-masing pihak, bahwa sumber hukum itu bukan hanya peraturan perundangan-undangan saja. Sumber hukum itu bisa ditemukan di bermacam-macam tempat, misalnya traktat, doktrin, dan yurisprudensi.

“Persoalan ini lebih dititik beratkan kepada Bacaleg itu sendiri. Apakah mantan terpidana kasus korupsi ini bisa menjadi calon legislatif? Kita harus memulai dengan melihat fungsi dari sanksi pidana terlebih dahulu. Sanksi pidana itu, selain untuk membuat efek jera pelaku tindak pidana, tapi juga membuat orang itu bertaubat agar bisa menjadi orang yang lebih baik,” jelasnya, Jum’at (7/9/2018) di ruang kerjanya.

Ditambahkan Herlambang, ada yang namanya secondary offender (orang yang pernah melakukan kemudian melakukan lagi), itu pidananya diperberat.

“Nah, dengan adanya larangan itu sebenarnya untuk memberikan perlindungan terhadap para mantan terpidana supaya dia tidak menjadi secondary offender,” terangnya.

Herlambang memberi perhatian khusus bagi Bacaleg mantan terpidana korupsi yang juga mantan penyelenggara negara.

“Korupsi itu kan menyalahgunakan kewenangan. Nah, kalau dia diberikan lagi tempat yang mempunyai kewenangan. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan dia melakukan lagi perbuatan itu? Itu yang jadi persoalan,” ucap Herlambang.

Pembuat aturan itu khawatir, sambungnya, jika diberi lagi kesempatan untuk memiliki kewenangan, mereka ini tidak jadi bertaubat. Kalau mereka tidak bertaubat bukan hanya merugikan diri dia sendiri, tapi juga akan merugikan orang lain lagi.

Begitu juga dengan mantan terpidana yang tidak memiliki kewenangan tapi terkait kasus korupsi. Herlambang berpendapat, tidak memiliki kewenangan saja sudah korupsi, apalagi kalau punya kewenangan.

“Dari perspektif itu, untuk melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi diri pribadi mantan terpidana, maka boleh kita membatasi haknya untuk dipilih menjadi anggota legislatif,” ungkapnya.

“Pidana itu hukum yang kejam, hukum yang boleh membatasi hak asasi seseorang, bahkan nyawa orang pun boleh diambil (hukuman mati),” tegasnya.

Masih menurut Herlambang, pelarangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi itu untuk mencapai tiga tujuan sanksi pidana, yakni membuat mereka taubat, melindungi kepentingan masyarakat, dan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana.

“Saya sependapat bahwa para mantan terpidana korupsi itu tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kalau mereka benar-benar ingin mengabdi pada masyarakat itu tidak harus menjadi anggota dewan. Bisa ke pengabdian yang lain, melakukan kegiatan sosial, misalnya. Apalagi kalu dia sudah tua yang juga harus memikirkan urusan akherat, dia bisa melakukan kegiatan keagamaan misalnya,” tutup Herlambang. (CW1)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here