Disnakertrans: UMP Itu Jaring Pengaman Pekerja Lajang

0
33

BengkuluKito.Com, – Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diterapkan, itu sebenarnya sebagai jaring pengaman untuk pekerja lajang. Kamis, (6/9/2018).

Kata Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Disnakertrans, Fatmawati, untuk perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMP itu tidak diperbolehkan. Kalaupun belum bisa membayar gaji karyawan maka bisa dilakukan penundaan. Kalau tidak bisa dikenakan sanksi.

“UMP itu kan sebenarnya cuma jaring pengaman untuk pekerja lajang. Sebab kalau sudah berkeluarga ada lagi tunjangan, baik itu tunjangan keluarga maupun tunjangan anak. Ada lagi berdasarkan masa kerja karyawan. Jadi UMP itu hanya sebagai jaring pengaman,” ungkapnya di Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu.

Semua perusahaan seharusnya menerapkan UMP apapun bidang perusahaannya. Setiap tahun UMP juga mengalami peningkatan berdasarkan inflasi.

“Untuk UMP Tahun 2018 ini sebesar Rp. 1,8 juta meningkat dari tahun sebelumnya 2017 senilai Rp. 1,7 juta. Peningkatan UMP ini berdasarkan inflasi,” sebutnya.

“Sebelum menetapkan UMP itu ada namanya dewan pengupahan yang terdiri dari Apindo, pemerintah, SPSI, dan akademisi. Nanti mereka rapat dan memberikan pertimbangan. Lalu memberikan 3 opsi UMP untuk diajukan ke gubernur sebagai pihak yang menetapkan,” jelasnya.

Kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan UMP? Fatmawati menjawab, “kita dari Disnakertrans itu biasanya ada pengawas yang ke perusahaan-perusahaan untuk mengawasi. Apabila ada temuan perusahaan tidak menerapkan UMP, maka pihaknya akan memberikan nota berisi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan,” terangnya.

Kewenangan pengawas itu diatur di dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

“Biasanya kita itu ada dua nota, apabila nota pertama tidak diindahkan maka kita akan layangkan nota kedua. Bila tidak diindahkan juga, maka kita akan serahkan kepada Penyidik PNS (PPNS) untuk menindaklanjuti. PPNS nanti bisa menaikkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” demikian Fatmawati.

Terhimpun, Di Provinsi Bengkulu jumlah perusahaan yang terdata oleh Disnakertrans untuk Tahun 2017 sekitar 2.116. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here