Ini Hasil Kesepakatan Sopir Angkot dan Pemprov Bengkulu

0
40

BengkuluKito.Com, – Usai digelar proses hearing antara perwakilan Aliansi Angkot 5 Warna yang menggelar demo di depan Kantor Gubernur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Selasa (28/8/2018), disepakatilah tiga poin penting.

Pertama, Pemprov Bengkulu akan menindaklanjuti kegiatan hearing antara Pemprov dan pihak Aliansi Angkot 5 Warna Kota Bengkulu tentang keberadaan Grab yang ada di Provinsi dengan cara memerintahkan penutupan sementara (meng-offline-kan) terhadap kendaraan yang beroperasi mengangkut penumpang atau masyarakat umum yang belum/tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.108 Tahun 2017.

Kedua, Pemprov Bengkulu melalui Dinas Kominfotik dan Dinas Perhubungan provinsi akan mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi dengan pihak Grab atau PT Solusi Transportasi Indonesia (STI) dan instansi terkait lainnya pada 5 September 2018.

Ketiga, Pemprov Bengkulu melalui Dinas Kominfotik dan Dinas Perhubungan provinsi akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan Sewa Khusus Online yang tidak atau belum memiliki izin sebagaimana dimaksud.

Ketiga poin tersebut disepakati bersama dan ditandatangani oleh, Plh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, M. Yusuf, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) provinsi, Hendry Poerwantrisno.

Selanjutnya, atas nama Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu, Ferry Ernez Parera, Ketua Koperasi Trans Rafflesia Mandiri (TRM), Syaiful Anwar dan terakhir perwakilan Aliansi Angkot 5 Warna Kota Bengkulu, Yupiter Kenedi.

Menanggapi kesepakatan tersebut, Ketua Koperasi TRM, Syaiful Anwar mengatakan memang belum ada MoU antara koperasi dengan perusahaan Grab.

“Karena itu kita akan menghentikan armada yang berada di bawah naungan Koperasi TRM, sampai ada MoU yang jelas antara koperasi dengan perusahaan Grab,” katanya.

Dilain pihak, perwakilan sopir angkot, Yupiter Kenedi, menyatakan kepada pihak Pemprov Bengkulu agar membuat surat yang menghentikan operasi Grab sampai adanya badan hukum yang menaungi Grab di Provinsi Bengkulu.

“Untuk memberikan efek jera kepada para pengemudi Grab apabila masih beroperasi setelah terbitnya surat,” tegasnya. (MY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here